Dalam dokumen NSHE dari Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM, per 10 November lalu, saham mayoritas tetap sama di tangan Dharma Hydro tetapi komisaris utama Zhang Kaihong, warga Tiongkok.
Dalam laporan tahunan 2021, SDIC Power Holdings. Ltd, perusahaan negara Tiongkok, menguasai kepemilikan saham di pembangkit air di Batang Toru ini. Dalam data Ditjen AHU, yang menyebutkan kalau Zhang Kaihong sebagai komosioner utama PT Dharma Hydro, juga merupakan Wakil Presiden SDIC Power Holdings. Ltd.
Batang Toru, sesuai Perda No. 2/2017 tentang Tata Ruang Wilayah tahun 2017-2037, Pasal 49 ayat 2 sebagai wilayah prioritas dan kawasan strategis provinsi.
Kawasan seluas 240.985,21 hektar ini terbagi atas kawasan inti terdiri dari kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi (suaka alam) seluas 147.771,82 hektar. Kemudian, kawasan penyangga berupa areal penggunaan lain, hutan produksi dan huta produksi terbatas) seluas 94.213,39 hektar.
Namun, sesuai kajian geologi, landskap Batang Toru yang membentang di tiga kabupaten, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini para ahli menyatakan sebagai kawasan labil, rawan patahan dan longsor dengan intensitas gempa tinggi.
Berdasarkan analisis Walhi Sumatera Utara, menggunakan data BMKG, landskap Batang Toru merupakan zona sesar Sumatera, sesar Toru (ring of fire), yang rawan gempa dan patahan.
Sepanjang 2000-an, saja terjadi peristiwa 15 gempa bumi besar (magnitudo> 7) di dalam dan sekitar pulau Sumatera. Indikator lain, ‘gempa bumi Tapanuli’ berkekuatan 7,5 – 7,7 skala Richter pada 1892 yang melanda segmen angkola di zona sesar Sumatera.
Kemudian peta geologi menunjukkan, lokasi proyek pembangunan PLTA Batang Toru, sangat dekat dengan sesar besar Sumatera (great Sumatran fault) yang aktif dan sering bergerak.
Atas dasar temuan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) NSHE terkait mitigasi bencana dalam pembangunan PLTA Batang Toru itulah Walho Sumut, pada 8 Agustus 2018 menggugat Gubernur Sumatera Utara ke PTUN Medan. Setelah 18 kali sidang, gugatan itu ditolak pada Maret 2019.
Kasasi ke Mahkamah Agung juga kalah. Salah seorang pengacara Walhi Sumut, Golfried Siregar tewas pada Oktober 2019, diduga akibat kecelakaan.
NSHE melanjutkan pembangunan PLTA. Di tengah proses itu, bencana longsor berulangkali menewaskan pekerja di lokasi proyek. Setidaknya, pada Desember 2020, satu orang hilang terseret air saat terjadi hujan deras di area proyek. Pada April 2021 longsor terjadi di area proyek dan menewaskan 10 pekerja.
Pada 28 Mei 2022, pekerja tewas di area proyek. Terakhir, pada 21 Agustus 2022, longsor menimpa dua pekerja, satu meninggal, satu luka-luka.
Saat Mongabay lokasi pembangunan PLTA Batang Toru, September lalu, aktivitas pembangunan infrastruktur, seperti terowongan, quarry (penggalian untuk material beton) sedang berjalan. Menurut sejumlah sumber yang diwawancarai Mongabay, intensitas ledakan mengindikasikan aktivitas pembukaan terowongan dan pembukaan lahan untuk bendungan masih berlangsung, bahkan dipercepat.
Saat ini, pengerjaan proyek ditambah menjadi tiga shif, dari sebelumnya dua shift. Satu shif tambahan khusus untuk proyek pembangunan terowongan dan pematangan lahan bendungan pada malam hingga pagi hari.
Untuk pelaksana proyek NSHE menggandeng BUMN konstruksi Tiongkok, Sinohydro, yang kemudian menggandeng BUMN Indonesia, PT Dahana (Persero) untuk membuka jalur terowongan sepanjang 12,5 km dari Desa Sipirok hingga Desa Marancar.
