Realitasonline.id - Jakarta | Kementerian ATR BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) menegaskan dukungannya terhadap pembangunan Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Sarana Prasarana dan Infrastruktur Jaringan Sekolah Rakyat yang digelar di Gedung Aneka Bhakti Kementerian Sosial Jakarta, kemarin.
Rapat tersebut dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Sedangkan mendampingi Menteri ATR/BPN, Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya, serta Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Wartomo.
Baca Juga: Liburan Tenang, BRImo Siap Layani Kebutuhan Transaksi Finansial Kapan Saja
"Dukungan ini ditunjukkan melalui proses verifikasi status kepemilikan lahan serta penyesuaian dengan tata ruang wilayah yang tengah dilakukan, " ujar Nusron
Menurutnya, langkah verifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan legalitas dan kejelasan kepemilikan tanah yang akan digunakan untuk pembangunan.
“ Kalau tanah sudah disediakan oleh pemerintah daerah, langkah kami adalah melakukan verifikasi status kepemilikan. Ini penting dalam konteks land tenure-nya, " ujarnya
Ia menambahkan, verifikasi juga dilakukan untuk memastikan bahwa lahan yang dipakai telah memenuhi syarat tata ruang dan bebas dari konflik kepemilikan.
Baca Juga: Sinergi Pemkab Tapsel dan PTAR Join Gelar Layanan Kesehatan Gratis Sasar Warga Angkola Sangkunur
“ Sudah kami cek, dari 69 lahan yang belum disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum, sebagian besar ternyata masuk dalam kategori sawah yang termasuk Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B), ” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan, dari total 367 usulan lahan untuk Sekolah Rakyat, sebanyak 115 di antaranya belum dinyatakan clean and clear dan hingga saat ini, 35 lahan telah dinyatakan layak untuk pembangunan.
Baca Juga: Ketum PB Generasi Muda Melayu Indonesia Dukung Penuh Musda PD Gami Kota dan Kabupaten, Ini Pesannya
Sekolah Rakyat sendiri direncanakan akan mencakup 200 unit sekolah dasar hingga menengah (SD, SMP, SMA) yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Saifullah berharap rapat koordinasi ini dapat menjadi pijakan awal antar Kementerian dan lembaga dalam menjalankan program strategis ini secara terpadu.
“ Marilah kita mulai perjalanan program ini dengan terbuka menerima kritik, menerima saran, dan yang paling penting melakukannya sesuai ketentuan serta arahan Bapak Presiden, ” ujarnya. (RI)
