Namun jika seluruh pihak terlibat aktif, termasuk pemerintah daerah, maka hambatan tersebut bisa diatasi bersama.
Diharapkan, rapat koordinasi ini bisa menjadi wadah penting untuk menyatukan visi dan strategi antar pemangku kepentingan, guna mendorong reformasi agraria yang berkelanjutan serta menciptakan tata ruang yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, tegasnya. (RI)
