Realitasonline.id - Jakarta | Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) pada tahun anggaran 2026 diyakini meningkat.
Keyakinan itu disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Pudji Prasetijanto Hadi.
Optimisme ini disampaikannya usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Dalam rapat tersebut Sekjen ATR/BPN) Pudji Prasetijanto Hadi didampingi Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Shamy Ardian, serta Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Andi Tenri Abeng.
“Insya Allah, untuk mencapai itu harus ada kebijakan, karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026, ” ujar Pudji Prasetijanto Hadi.
Rapat yang merupakan bagian dari Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan itu menjadi ajang pembahasan awal terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Kementerian ATR/BPN memaparkan strategi dan fokus utama kebijakan PNBP ATR/BPN ke depan.
Baca Juga: Sukses! PTSL di Sulawesi Tengah Tembus 95 Persen, Wamen ATR BPN Ossy Dermaan Apresiasi
Terdapat empat fokus utama yang disiapkan untuk mendorong peningkatan PNBP tahun 2026.
Pertama, peningkatan layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk diversifikasi layanan informasi melalui pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik (IGT).
Kedua, peningkatan kualitas layanan publik berbasis teknologi informasi, khususnya melalui implementasi Sertifikat Elektronik.
"Fokus ketiga adalah evaluasi terhadap kebijakan tarif, dengan mempertimbangkan penciptaan iklim investasi yang sehat serta keberpihakan terhadap masyarakat. Sedangkan fokus keempat diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan aset-aset milik kementerian dalam rangka peningkatan penerimaan negara, " katanya.
Pudji juga menyebutkan, pencapaian target PNBP akan bergantung pada kerja keras dan konsistensi seluruh jajaran kementerian.
" Kolaborasi dan konsolidasi internal akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan proyeksi yang telah ditetapkan, " tegasnya.
