Realitasonline.id - Maluku Utara | Menteri ATR BPN Nusron Wahid kunjungan kerja ke Provinsi Maluku Utara, Sabtu (23/8/2025).
Kunjungan tersebut diisi dengan rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan sejumlah agenda lain yang menekankan pentingnya sinergi dalam pengelolaan pertanahan serta tata ruang.
Penjelasan itu disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN Harison Mocodompis.
Baca Juga: Nusron Ingatkan Risiko Konflik, Aset Keagamaan Harus Disertifikatkan
Dia mengatakan rapat koordinasi akan digelar di Kota Ternate dengan melibatkan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, para Bupati dan Wali Kota se Maluku Utara.
Tak hanya itu, dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, juga dipastikan hadir sebagai mitra kerja Kementerian ATR/BPN.
“ Agenda utama adalah membahas sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara. Bila tidak berhalangan, Gubernur Maluku, Papua dan Papua Barat juga akan bergabung, ” ujar Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, Jumat (22/8/2025).
Ia menjelaskan, Maluku Utara menjadi Provinsi ke 17 yang dikunjungi Menteri Nusron dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke berbagai daerah.
Nusron menegaskan, pengelolaan pertanahan dan tata ruang hanya bisa berhasil apabila ada koordinasi erat antara pemerintah pusat dan daerah.
Selain rapat koordinasi, Menteri Nusron juga dijadwalkan memberikan orasi kebangsaan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Regional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se Papua, Maluku dan Maluku Utara yang digelar di Kota Ternate.
“ Pak Menteri mendapat undangan dari KAHMI untuk menyampaikan orasi kebangsaan. Apresiasi ini tentu harus disambut, semoga acaranya berjalan lancar, ” tambah Harison.
Baca Juga: Ngadu ke Rico Waas, Warga Medan Selayang : Lampu Jalan Banyak yang Mati, Jalan Belum Diaspal
Masih di hari yang sama, Nusron Wahid juga akan bertemu dengan perwakilan Kementerian Agama Maluku Utara dan sejumlah organisasi masyarakat Islam.
Agenda lain adalah pengarahan khusus kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) di pmProvinsi tersebut.
