Terowongan itu bakal jadi jalur air yang ditarik dari Sungai Batang Toru dan dialihkan untuk memutar turbin menghasilkan energi listrik berkapasitas 4×127,5 MW, atau sama dengan 510 MW.
Aktivitas peledakan membuka areal makin sering dilakukan belakangan ini, sedikitnya tiga kali dalam sehari: pagi, siang, dan malam, dengan rentang waktu per minggu dan bulan, diduga memicu pergerakan tanah.
“Waktu pemboman tahun 2018 itu yang paling parah,” kata Zulfahri.
Teuku Abdullah Sanny, ahli geologi dan geofisika Institut Teknologi Bandung, mengemukakan, Tapanuli Selatan merupakan kawasan sesar gempa yang berisiko terjadi patahan. Teuku pernah jadi ahli yang dihadirkan pada Januari 2019 ketika Walhi Sumut menggugat gubernur soal Andal PLTA di PTUN Medan.
Pembukaan kawasan hutan di wilayah itu, katanya, akan membuat daya ikat tanah berkurang dan berpotensi menyebabkan gerakan tanah (tanah mengembang).
“Begitu lahan dibuka, di mana pohon ditebang dan dirobohkan, tanah langsung bersentuhan dengan udara. [Bila] hujan, air akan terserap ke dalam tanah akibatnya tanah mengembang, akibatnya mengurangi daya ikat tanah,” katanya.
“Seharusnya Andal (analisis dampak lingkungan) itu benar-benar diterapkan. Perusahaan seharusnya membuat roadmap (peta jalan) mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Bila terjadi bencana ada tindakan atau penanganan. Ada yang bertanggung jawab,” kata Khairul Bukhari dari Walhi Sumut. Kondisi yang terjadi sekarang, katanya, seakan ingin mengusir halus masyarakat yang tinggal di sekitar proyek.
Menurut Hendra Hasibuan, Ketua DPD Serikat Hijau Indonesia, Tapanuli Selatan, masyarakat yang tinggal berdekatan dengan lokasi proyek PLTA semestinya tak jadi korban atas kehadiran proyek. Dia bilang, harus ada mitigasi bencana.
“Karena lama-lama khawatir kalau dibiarkan, tidak ada mitigasi kebencanaan ekstrem, ini nyawa yang hilang.”
Dia meminta, pemerintah daerah tak diam dan perlu respon cepat terhadap perusahaan agar sama-sama merespon mitigasi bencana.
“Sekarang perusahaan seolah-olah tidak mau tahu, pemerintah juga tidak ada respon. Sementara berharap ada kepedulian dari kedua yang dianggap berkompeten akan bencana yang dialaminya,” katanya.
Zulfahri sudah pernah menanyakan soal dampak aktivitas ledakan itu melalui musyawarah desa yang dihadiri perusahaan. Saat itu, dia tidak mendapatkan jawaban pasti.
“Katanya itu semua sudah diatur di Amdal, di sana disebutkan mitigasi bencana.”
Pada awal aktivitas pembukaan terowongan, kata Zul Fahri, perusahaan membunyikan sirene sebagai peringatan waspada kepada warga.
“Hanya di awal-awal saja, setelah itu tidak pernah lagi,” katanya.