Realitasonline.id - Jakarta | Jelang peringatan HUT RI ke 80, Wamen ATR BPN Ossy Dermawan menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian kepastian hukum atas tanah.
Ossy menekankan tanah tidak hanya dipandang sebagai aset, tetapi juga sumber kehidupan yang berperan besar dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.
“ Ini adalah bukti bahwa negara hadir untuk memberikan kepastian hukum atas tanah rakyat. Tanah bukan hanya soal aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan, ” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Baca Juga: Bersama Forkopimda, Bobby Nasution Pimpin Pembongkaran Sarang Narkoba Marcopolo dan Blue Star
Ossy menambahkan, berdasarkan data hingga Juli 2025, pendaftaran tanah di Indonesia telah mencapai 122,7 juta bidang dari target nasional 126 juta bidang.
" Capaian tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung iklim investasi, pembangunan berkelanjutan, dan pemerataan ekonomi antar daerah, katanya.
Menurutnya, zelain sertifikasi tanah untuk kepentingan umum, Kementerian ATR/BPN juga menggencarkan program sertifikasi tanah wakaf.
Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah bersertifikat. Tanah tersebut dimanfaatkan untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.
“ Ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin kekuatan hukum rumah ibadah dan membangun lingkungan bermasyarakat yang inklusif, ” kata Ossy.
Lebih lanjut, Ossy memaparkan, komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat juga tercermin melalui berbagai program prioritas lintas sektor.
Beberapa di antaranya, program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang telah menjangkau 7 juta anak sekolah guna memperkuat gizi dan tumbuh kembang generasi muda.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), untuk melayani 7 juta orang sejak Februari 2025 serta membuka lebih dari 100 ribu lapangan kerja di sektor kesehatan.
Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah, yang telah menyelesaikan 139 ribu unit sejak awal 2025 untuk mengatasi krisis perumahan nasional.