Baca Juga: Ketua PMI Edi Saputra Raih Pascasarjana Magister Manajemen UNIKI Bireuen
“Prinsip due diligence menuntut adanya verifikasi menyeluruh sebelum perusahaan ditetapkan sebagai pemenang proyek, apalagi dengan nilai triliunan rupiah. Namun faktanya, perusahaan tersebut tetap memenangkan proyek strategis,” tegasnya.
Ia juga menilai kondisi ini menunjukkan adanya potensi kelemahan dalam sistem seleksi, transparansi, dan pengawasan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Secara normatif, perusahaan dengan catatan wanprestasi terhadap proyek pemerintah seharusnya berpotensi dikenakan sanksi administratif, termasuk pencantuman dalam daftar hitam.
Lingga menegaskan bahwa persoalan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas tata kelola keuangan negara secara keseluruhan.
“Ketidaksesuaian antara tujuan program, struktur belanja, dan integritas penyedia menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk evaluasi menyeluruh. Penggunaan anggaran publik harus benar-benar berorientasi pada prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” pungkasnya. (SA)
