Massa juga meminta kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Paluta yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang PMD serta pelaksanaan administrasi PMD agar mempertanggungjawabkan beberapa dugaan korupsi ataupun penyelewengan Dana Desa.
Baca Juga: Aksi Bela Rampang, Aliansi Masyarakat Melayu Bersatu Sergai Unjuk Rasa Damai di Depan Kantor Bupati
Kajari Paluta diwakili Kasi Intel Erwin Rangkuti saat menanggapi dan menerima pengunjuk rasa menyampaikan terkait tuntutan pengunjuk rasa tentang dana desa terlebih dahulu di awali oleh pemerintah yakni Inspektorat baru diteruskan ke pihak aparat penegak hukum.
“Permasalahan ini tentunya akan kami tindak lanjuti, namun massa aksi perlu melaporkan terlebih dahulu ke Inspektorat dan apapun hasilnya baru bisa kita tindak lanjuti,” katanya.
Terkait mark-up, manakala ada indikasi akan dilihat dulu apakah ada kesalahan administrasi atau sebagainya dan APH bisa melanjutkan proses selanjutnya.
Baca Juga: Ratusan Massa Unjuk Rasa di Mapolda Sumut Soal Penggrebekan Judi Online
Mendengar jawaban tersebut, pengunjuk rasa memberikan berkas laporan terkait tuntutannya dan selanjutnya massa bergerak ke kantor dinas PMD kabupaten Paluta, melakukan orasi dengan tuntutan yang sama.
Menanggapi massa, pihak Dinas PMD Kabupaten Paluta yang diwakili Staf Penggerak Swadaya Masyarakat pada dinas PMD Paluta dalam tanggapannya menyampaikan bahwa segala tuntutan massa akan disampaikan ke pimpinan.
“Karena pimpinan tidak ada di kantor dan apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa akan kami sampaikan kepada pimpinan karena kami pun tidak bisa memberi tanggapan terkait tuntutan pengunjuk rasa dan kami mohon maaf,” ucapnya.
Baca Juga: Buruh Unjuk Rasa di Bekasi, Aksi Solidaritas Tuntut Kenaikkan Upah 2023
Selanjutnya, pengunjuk rasa yang merasa kecewa atas tidak hadir nya Kadis PMD Paluta membubarkan diri dengan tertib dan berjanji akan melakukan aksi kembali dengan massa yang lebih besar.(ASR)
