Realitasonline.id - Palas | Masih jauh dari Jurdil sistem Pilihan Umum di Indonesia, bahkan dinilai mundur dengan banyaknya peristiwa yang merusak proses demokrasi.
Ini disampaikan Ray Rangkuti saat menjadi salah satu narasumber pada rapat koordinasi dan evaluasi pengawasan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Walikota-Wakil Walikota 2024 bersama stakeholder, Rabu (26/2/2025) di Hotel Syamsiah Sibuhuan.
Kegiatan ini digelar Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Padanglawas yang melibatkan Jojo Rohi dari Komisi Pemantau Pemilu Indonesia (KPPI), dan Forkopimda Padanglawas.
Baca Juga: Berjalan Kondusif, PA GMNI Tapanuli Raya Apresiasi Stakeholder Taput Kawal Proses Demokrasi
Jojo Rohi menyebutkan Proses Pemilu itu membutuhkan 3 penyelenggara, ada KPU, Bawaslu, dan TNI/Polri. Namun upaya manipulasi suara di proses pemilu kerap terjadi. Seperti adanya kepentingan order dari peserta pemilu, untuk penggelembungan suara.
"Akan ada banyak pihak yang terlibat jika kita bicara penyimpangan dan kecurangan Pemilu.
Seperti money politics, bukan saja serangan fajar, penggelembungan suara juga terjadi. Hal ini, akan berdampak pada kinerja kepala Daerah yang terpilih, bisa saja hanya di tahun terakhir masa jabatan yang betul betul membangun daerah", sebutnya.
Sementara sebagai pengamat politik Ray Rangkuti mengatakan, politik uang itu tidak lebih 30 persen berpengaruh di tingkat pemilih. Itu menunjukkan tidak ada gunanya peserta pemilu membagi bagi uang.
Baca Juga: 4 Kepala Negara Ucapkan Selamat kepada Prabowo, TKN: Proses Demokrasi Indonesia Diakui Dunia
Nah itulah nanti yang perlu di evaluasi melalui kegiatan hari ini, kampanye empati kedepan juga jadi cara jitu mempengaruhi pemilih. Tidak perlu harus mengumpulkan banyak orang, lalu membuat acara dangdutan.
"Cukup berempati pada warga yang membutuhkan bantuan, seperti orang sakit yang tidak pernah dapat perhatian dari pemerintah sebelumnya. Kampanye seperti ini akan cepat sampai ke masyarakat," ujar Ray Rangkuti. (SS)
