Realitasonline.id - SIMALUNGUN | Forum Strategis Penyelarasan Persepsi dan Penguatan Komitmen Seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menghasilkan tujuh komitmen bersama sebagai langkah konkret memperkuat sinergi pembangunan daerah. Gubernur Sumut Bobby Nasution optimistis, komitmen tersebut menjadi fondasi kuat untuk membangun Sumut yang lebih baik, efektif, dan berkelanjutan.
Optimisme tersebut disampaikan Bobby Nasution pada penutupan forum yang digelar di Aula Mes Pora-Pora Tengku Rizal Nurdin Parapat, Minggu malam (11/1/2026).
“Dengan tujuh komitmen yang dihasilkan forum ini , saya optimistis kita bisa melangkah lebih solid. Pembangunan tidak bisa dilakukan secara sendiri- sendiri, tetapi harus melalui kolaborasi dan sinergi seluruh OPD,” kata Bobby Nasution di hadapan seluruh pimpinan OPD Pemprov Sumut yang hadir.
Baca Juga: Wali Kota Malang Resmikan Koperasi Kelurahan Merah Putih Bunulrejo
Menurutnya, visi dan misi pembangunan tidak boleh hanya menjadi slogan, melainkan harus diterjemahkan ke dalam kerja nyata sehari-hari yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. “Saya ingin komitmen ini tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dijalankan, dievaluasi, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sumatera Utara,” tegas Bobby.
Melalui forum ini, Bobby berharap seluruh OPD dapat bergerak bersama, saling mendukung, dan berorientasi pada hasil, sehingga tujuan pembangunan Sumur dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. "Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan OPD atas pelaksanaan kegiatan ini sejak Jumat hingga hari ini. Meskipun dilaksanakan secara mendadak sebagai tindak lanjut diskusi kita, kegiatan ini diharapkan dapat menyelaraskan persepsi dan memperkuat komitmen serta kebersamaan di antara kita semua, khususnya antar-pimpinan OPD," ucapnya.
Forum Strategis Organisasi Perangkat Daerah Pemprov Sumut menghasilkan tujuh komitmen bersama sebagai langkah konkret memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam pembangunan daerah. Komitmen ini menjadi fondasi gerak bersama untuk mewujudkan kolaborasi Sumut Berkah menuju Sumut yang unggul maju dan berkelanjutan.
Tujuh Komitmen Bersama Kepala OPD Sumut tersebut dibacakan oleh Kepala Bappelitbang Sumut Dikky Anugerah dan diserahkan kepada Gubernur Sumut Bobby Nasution melalui Penjabat Sekdaprov Sumut, Sulaiman Harahap.
Adapun tujuh komitmen bersama tersebut meliputi: Pertama, menyelaraskan seluruh kebijakan, program, dan kegiatan OPD dalam rangka mewujudkan keberhasilan pencapaian Visi dan Misi, RPJMD Provinsi Sumut Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2026, Program Prioritas, Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), Proyek Strategis Daerah, serta Pemulihan Pascabencana yang ditetapkan oleh Gubernur Sumut.
Baca Juga: Rumah Kontrakan Terbakar di Padangsidimpuan, Polisi Lakukan Olah TKP
Kedua, memimpin langsung pengendalian kinerja organisasi dan bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, capaian hasil, serta pengendalian risiko, termasuk dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, tanpa melemparkan tanggung jawab kepada aspek teknis, atau pihak lainnya.
Ketiga, menyelenggarakan perencanaan dan penganggaran yang operasional, terukur, dan berorientasi hasil serta dampak nyata bagi masyarakat, dengan memastikan setiap kegiatan memiliki indikator kinerja, manfaat yang jelas dan terukur.
Keempat, menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan manajemen risiko secara substantif, bukan formalitas, dengan menghentikan, merevisi, atau mengalihkan kegiatan bermasalah, serta mengintegrasikan prinsip pembangunan kembali yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Kelima, menjaga disiplin anggaran, kualitas pelaksanaan kegiatan, serta integritas dalam pengadaan barang dan jasa.
Keenam, mengelola kinerja OPD berbasis outcome dan dampak, dengan fokus pada pemulihan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan infrastruktur, serta menyusun rencana perbaikan tertulis apabila indikator kinerja tidak tercapai. Ketujuh, memperkuat kolaborasi dan sinergi lintas OPD, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempercepat pemulihan pascabencana dan pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Sumut.
