Lubuk Pakam – realitasonline.id | Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) diminta untuk mengusut dugaan penyelewengan perjalanan dinas oknum anggota DPRD Deli Serdang periode 2014-2019. Harapan ini disampaikan sejumlah warga dan praktisi hukum kepada wartawan, Kamis (9/3/23).
"Meminta pihak Kepolisian tidak membiarkan persoalan dugaan korupsi ini jadi bola liar. Sebab, persoalan ini bisa menjadi perdebatan politik ke depannya," ujar M Zein, warga sekaligus praktisi hukum asal Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang ketika ditemui di Kantor DPRD Deli Serdang di Lubuk Pakam, Kamis (9/3/23).
M Zein juga mengimbau supaya lembaga hukum baik kejaksaan dan kepolisian jangan membiarkan ini jadi bola liar ke mana-mana, cepat untuk ditindaklanjuti. Karena indikasi gak perlu berupa laporan resmi, yang begini ini juga harus ditindaklanjuti. Karena kalau tidak bisa jadi perdebatan yang sebetulnya gak perlu didebatkan," ucapnya.
Diberitakan, dugaan korupsi perjalanan dinas itu menjebol APBD Deli Serdang TA 2019 miliaran rupiah. Modusnya seolah oknum anggota dewan mengikuti perjalanan dinas ke luar propinsi dan menggunakan data diri orang lain.
"Sementara uangnya masuk ke "kantong" mereka, sedang yang pergi "orang suruhan"," bilang warga yang minta namanya dirahasiakan.
Parahnya lagi, data diri tersebut berupa KTP discan seolah asli milik oknum anggota dewan.
"Data dirinya milik oknum anggota dewan, namun foto di KTP (diduga palsu) kepunyaan orang lain. Kabarnya kasus ini pernah disidik Polda Sumut, namun hingga kini tidak jelas nasibnya," ungkap warga lainnya seraya menunjukan bukti salah satu KTP asal-asal hasil scan yang menggunakan foto orang lain dengan data diri dari oknum anggota dewan masa itu.
Kini, oknum anggota dewan periode 2014-2019 ada yang terpilih dan duduk kembali untuk periode 2019-2024 di DPRD Deli Serdang. Bahkan ada juga yang akan mencalonkan kembali untuk periode selanjutnya. (zul)
