Realitasonline.id - Humbang Hasundutan | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui kegiatan Edukasi Terkait Informasi Layanan Pelindungan Konsumen Sektor Keuangan.
Kegiatan itu dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) Sumut dengan peserta para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Sekolah (Kepsek) di kabupaten setempat.
Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Bukit Inspirasi, Kamis (29/1/2026), ini merupakan bentuk sinergi OJK dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Humbang Hasundutan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Khususnya melalui penguatan pemahaman masyarakat terhadap akses keuangan formal dan pelindungan konsumen sektor jasa keuangan.
Mewakili Kepala OJK Provinsi Sumatera Utara, Reza Leonhard selaku Asisten
Direktur Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan
Pelindungan Konsumen OJK Provinsi Sumatera Utara dalam sambutannya
menyampaikan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah.
“Dalam rangka mendorong transformasi ekonomi Indonesia khususnya di
Kabupaten Humbang Hasundutan menuju masyarakat yang lebih sejahtera,
peningkatan literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu komponen penting
dalam pembangunan daerah yang memberikan kontribusi positif terhadap beberapa
indikator ekonomi antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan,
ketimpangan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat,” ujar Reza.
Baca Juga: Mirza Adityaswara Mundur dari jabatan Wakiul Ketua Dewan Komisioner OJK
Berdasarkan jumlah rekening, per November 2025 terdapat 24.844 kredit yang
disalurkan pada wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan.
Selain itu, terdapat juga 8.783 rekening Single Investor Identification (SID) yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap investasi yang legal dan terawasi.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran
Nababan, dalam sambutannya menegaskan pentingnya penguatan edukasi
pelindungan konsumen jasa keuangan di tengah pesatnya digitalisasi sektor
keuangan.
“Perkembangan sektor jasa keuangan, khususnya layanan digital, memberikan
banyak kemudahan namun juga tantangan. Oleh karena itu, masyarakat perlu
dibekali pengetahuan agar mampu mengenali dan menghindari praktik keuangan
yang merugikan, seperti layanan ilegal dan investasi bodong. Edukasi menjadi kunci
untuk mewujudkan masyarakat yang cakap, waspada, dan bertanggung jawab
dalam menggunakan layanan jasa keuangan,” ujar Oloan.