Realitasonline.id -Aceh Utara | Proyek normalisasi Sungai Alue Masyik - Alue Gunto di Kecamatan Tanah Luas, Aceh Utara, kembali memperlihatkan lemahnya tata kelola anggaran dan pengawasan di Aceh, karena proyek anggaran Rp 1,6 miliar bersumber dari APBA 2024, dikerjakan sekadar formalitas tanpa dampak nyata.
Proyek yang dimenangkan CV. Royal Teknindo perusahaan berbasis di Banda Aceh, seharusnya menjadi langkah strategis untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama menghantui masyarakat setempat.
Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan hasil yang jauh dari harapan. Alur sungai tetap dangkal, hanya bantalan sungai yang terlihat sedikit rapi, tanpa perubahan signifikan pada kedalaman atau kelancaran aliran air.
Baca Juga: Pemko Medan Kembali Lakukan Normalisasi Sungai Deli selama 62 Hari, Ini Hasilnya!
Pengawas proyek Makmur mengungkapkan, volume pengerjaan tidak diatur dalam kontrak. Pernyataan ini menjadi ironi dalam proyek bernilai miliaran rupiah. Bagaimana mungkin proyek besar berjalan tanpa target volume yang jelas?
Ketidakjelasan ini membuka ruang lebar untuk potensi penyimpangan anggaran. Tanpa target yang konkret, hasil pengerjaan sulit diukur, sementara anggaran besar sudah tersedot. Ini jelas mencerminkan lemahnya perencanaan, pengawasan, dan niat pemerintah untuk memastikan dana publik benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Keberadaan bangunan ilegal yang tidak ditertibkan di sepanjang bantaran sungai semakin memperparah situasi. Alasan teknis bahwa alat berat tidak bisa bekerja di area tersebut hanya memperlihatkan ketidakmampuan pemerintah dalam menegakkan aturan. Jika jalur inspeksi tidak dibersihkan, bagaimana proyek ini bisa disebut berhasil?
Masyarakat berhak mempertanyakan: apakah ini bentuk pembiaran atau indikasi pemerintah tak punya daya? Ketidakmampuan ini bukan hanya melukai kepercayaan publik, tetapi juga membuang potensi manfaat dari anggaran yang sudah digelontorkan.
Pengerjaan sepanjang 2,6 kilometer dengan hasil yang minim menimbulkan pertanyaan besar tentang efektivitas pengelolaan proyek. Dengan HPS awal sebesar Rp 1,8 miliar, selisih Rp 200 juta dari anggaran realisasi seharusnya bisa dioptimalkan untuk menghasilkan perubahan yang lebih signifikan. Namun, alih-alih menjadi solusi, proyek ini justru terkesan asal jadi.
Masyarakat Aceh Utara tidak hanya menuntut audit independen terhadap proyek ini, tetapi juga evaluasi mendalam terhadap mekanisme pengawasan. Tanpa tindakan tegas, proyek seperti ini akan terus menjadi bukti nyata dari pemborosan anggaran dan lemahnya tata kelola infrastruktur di Aceh.
Baca Juga: Selain Kekurangan Karena Tangki Kecil, Simak Kelebihan dari Yamaha Lexi LX 155
Sebagai salah satu aspirasi dewan, proyek ini menunjukkan betapa lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Meski aspirasi berasal dari anggota DPRA, tanggung jawab tetap ada pada pemerintah sebagai pelaksana. Apakah DPRA akan bersikap diam atau mengambil langkah konkret untuk mengatasi dugaan penyimpangan ini?
Proyek ini adalah bukti nyata bahwa pengawasan terhadap anggaran publik membutuhkan reformasi mendalam. Masyarakat Aceh Utara tidak butuh proyek simbolis; mereka butuh solusi nyata untuk masalah yang sudah lama menghantui kehidupan mereka. Apakah ini hanya satu dari banyak proyek lain yang akan terus menjadi potret kegagalan tata kelola? Atau momentum bagi pemerintah dan DPRA untuk menunjukkan integritas mereka?
