Realitsonline.id - Aceh Tengah | Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Bener Meriah melaksanakan Rapat Paripurna tentang Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2024, yang berlangsung di ruang sidang DPRK, Rabu (16/4/2025).
Hadir dalam rapat tersebut Bupati Tagore/Wakil Bupati Armia, unsur Forkopimda dan forkopimda Plus, Plt Sekda, para asisten, sekretaris dewan, Husni Mubarak, para kepala SKPK, para kepala bidang dan camat se-Bener Meriah. Sementara, dari 25 angota dewan hanya dihadiri oleh 21 orang anggota.
Ketua DPRK Bener Meriah Mohd Saleh dalam sambutan pembukaan sidang paripurna tersebut menyatakan, sesuai dengan surat Bupati Bener Meriah Nomor : 118/200/2025, tentang penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Bener Meriah tahun anggaran 2024, dan sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat 1, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta pasal 18 ayat 1 peraturan Mentri nomor 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksaan PP Nomor: 13 tahun 2019, tentang laporan daerah, bahwa Bupati Bener Meriah menyerahkan dokumen LKPJ tahun 2024 kepada DPRK Bener Meriah untuk ditindaklanjuti.
Baca Juga: Pengurus Askab PSSI Aceh Selatan Tetapkan Rayon Pra-Pora di Aceh Selatan Secara Terbuka
Kemudian, LKPJ Bupati Bener Meriah Tagore tahun Anggaran 2024 tersebut merupakan suatu dokumen yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah baik dalam bidang keuangan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.
"Kita ketahui bersama, walaupun upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah maksimal dalam rangka untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bener Meriah, tetapi masih ada kendala. Untuk itu, lanjutnya, kita mengharapkan kepada semua unsur pemangku kepentingan haruslah bekerja keras dan bekerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah," kata Saleh.
Baca Juga: Polsek Muara Batang Gadis Madina, Camat dan Tokoh MBG Memediasi Perkelahian Antara Pemuda
Sementara itu, Bupati Tagore, sebelum membacakan LKPJ tahun 2024 tersebut menegaskan, kendatipun ini bukan tanggung jawabnya, tapi hal ini harus dibacakan sebagai bagian dari tugasnya sebagai Bupati.
Mantan Anggota DPR RI itu juga menegaskan, dalam membangun Bener Meriah perlu adanya kebersamaan dan kerja sama antara pihak Eksekutif dan Legislatif serta pihak Yudikatif sebagai alat kontrol. (ADI)
