Realitasonline.id - ABDYA | Polemik penutupan sementara sejumlah perusahaan tambang di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terus bergulir.
Meski desakan telah disuarakan oleh Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) serta Wakil Ketua I DPRK Aceh Barat Daya, hingga kini belum terlihat adanya tanggapan serius maupun langkah konkret dari pihak-pihak terkait.
Kondisi tersebut menuai perhatian dari kalangan pemuda. Salah satunya datang dari Angga Putra Aryanto, penggiat muda Abdya yang secara tegas menyuarakan dukungannya terhadap penutupan sementara aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.
Baca Juga: Dukung Olahraga dan Minat Lari Masyarakat, Dandim 0833 dan Wali Kota Malang Ikut Event Emba Run
Angga menilai, kebijakan penutupan sementara perusahaan tambang sangat relevan dan mendesak, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrem yang saat ini melanda sebagian besar wilayah Aceh, termasuk Aceh Barat Daya.
Curah hujan tinggi yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir dinilai berpotensi memperparah risiko bencana lingkungan apabila aktivitas tambang tetap dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat.
“Dalam situasi cuaca ekstrem seperti sekarang, aktivitas pertambangan justru berpotensi meningkatkan risiko bencana, seperti banjir, longsor, dan pencemaran lingkungan. Ini bukan hanya soal izin atau investasi, tapi menyangkut keselamatan masyarakat,” ujar Angga, Minggu (18/1/2026).
Baca Juga: Indonesia ANTI SCAM CENTRE, OJK dan Bareskrim Polri Sepakat Perkuat Kolaborasi Penanganan Pengaduan
Menurutnya, sejumlah wilayah di Aceh Barat Daya memiliki kondisi geografis yang rentan. Aktivitas penggalian, pembukaan lahan, serta lalu lintas kendaraan berat tambang dinilai dapat mempercepat kerusakan lingkungan, terutama di musim hujan.
Selain faktor cuaca, Angga juga menyoroti minimnya manfaat nyata dari keberadaan perusahaan tambang bagi masyarakat lokal.
Ia menilai, hingga saat ini masyarakat sekitar tambang belum merasakan dampak signifikan dalam hal peningkatan kesejahteraan, lapangan kerja berkelanjutan, maupun pembangunan infrastruktur yang memadai.
“Yang sering kita lihat, keuntungan tambang lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak. Sementara masyarakat sekitar justru harus menanggung dampak lingkungan, kerusakan jalan, hingga ancaman bencana,” katanya.
Angga menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Aceh Barat Daya seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam mengambil kebijakan.
Ia menilai, desakan yang disampaikan YARA dan unsur pimpinan DPRK bukanlah tanpa dasar, melainkan lahir dari kegelisahan atas kondisi lingkungan dan keselamatan warga.
“Kalau sudah ada lembaga advokasi dan wakil rakyat yang bersuara, seharusnya ini menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah dan instansi teknis. Jangan menunggu sampai terjadi bencana besar baru bertindak,” tegasnya.
