Disamping itu tambah Suhaimi, tudingan terhadap Pj Bupati Darmansah juga sangat tidak beralasan. Pj Bupati justru ingin menyelesaikan berbagai persoalan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, dan juga ingin memulihkan stigma terhadap Abdya yang dinilai tidak ramah akan investor. Harusnya dewan sebagai mitra pemerintah daerah bisa bersama membicarakan berbagai persoalan daerah bukan justru bicara sebagai lawan politik di ruang publik.
"Tudingan kepada Pj Bupati seakan-akan mengkhianati masyarakat Abdya diruang publik sangat tidak etis. Sebagai mitra pemerintah harusnya duduk dulu mendengarkan apa yang sudah dilakukan, kalau kami menilai apa yang di lakukan oleh Pj Bupati adalah sebuah langkah maju dalam menyelesaikan tunggakan rezim yang lalu, dan upaya ini juga dapat menghapus stigma yang berkembang diluar bahwa Abdya tidak ramah terhadap investasi," sambung Suhaimi.
Maka dari itu, Suhaimi menyarankan anggota legeslatif dan eksekutif termasuk unsur Forkopimkab lainnya untuk bertemu Kementerian ATR/BPN, agar masalah eks HGU PT CA ini tidak berlarut-larut hingga menjadi dagangan politik yang tidak berujung. (ZAL)
