Sekda Bireuen Buka Rakor Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 2023

Bireuen - Realitasonline.id | Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bireuen Ir. Ibrahim Ahmad membuka Rakor Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting 2023.

Acara tersebut berlangsung di Oproom Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Kamis (30/3/2023).

Acara itu dihadiri oleh para Asisten Setdakab Bireuen, kepala SKPK terkait, tim Penggerak PKK Kabupaten Bireuen, para Camat, kepala Puskesmas, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bireuen, tim Pelaksana Pendampingan dari Perguruan Tinggi, Satgas Stunting, dan Koordinator P3MD.

Sekda Bireuen Ir. Ibrahim Ahmad mengatakan, Rakor itu digelar untuk melakukan percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Bireuen yang pada 2022 mencapai 23,4 persen, dan angka prevalensi ini hanya mengalami penurunan 0,90 persen dibandingkan angka prevalensi stunting 2021.

Baca Juga: 9 Orang Nelayan Indonesia Diamankan Penguasa Maritim Malaysia, Ini Daftar Namanya

"Angka stunting 2021 mencapai 24,3 persen di bawah rata rata prevalensi stunting Aceh, yaitu sebesar 31,2 persen, sehingga banyak upaya yang harus kita lakukan, mengingat angka prevalensi stunting kita saat ini berada di atas angka stunting Nasional, 21,6 persen," sebutnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Bireuen, Bob Mizwar melaporkan, Kabupaten Bireuen sebagai salah satu dari 160 kabupaten/ kota lokasi fokus tambahan intervensi stunting terintegrasi tahun 2020 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Baca Juga: Rahmat Shah Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di Taman Hewan Pematang Siantar

Sebut Bob Mizwar, Kabupaten Bireuen saat ini belum menyelesaikan delapan aksi konvergensi yang diwajibkan kepada daerah lokasi fokus penurunan stunting periode 2023.

"Pertemuan hari ini sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bireuen melalui tim Percepatan Penurunan Stunting untuk memenuhi setiap tahapan yang dituntut oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri," katanya.

Ia juga menyebutkan delapan aksi konvergensi penurunan stunting terlaksana di daerah, yaitu analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan dan aksi, dan rembuk stunting kabupaten. Untuk aksi pertama, terutama matrik analisis situasi.

Sebut Bob Mizwar, ada beberapa SKPK yang belum melakukan penginputan, yaitu DPMGPKB, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan.

Baca Juga: Selamat! Terbanyak di Abdya, 45 Siswa SMAN 2 Lulus Jalur SNBP 2023

Aksi kedua, yaitu penyusunan rencana kegiatan berupa tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam merealisasikan hasil rekomendasi dari analisis situasi.