“Saya mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi konkret, baik dalam membuka kembali akses ekspor maupun menjamin harga yang layak bagi penambak. Ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga soal hajat hidup ribuan keluarga di pesisir Aceh yang menggantungkan hidupnya pada tambak udang,” tuturnya.
Selain itu, Masady juga menawarkan sejumlah alternatif solusi yang dapat dilakukan pemerintah provinsi Aceh maupun pemerintah pusat terkait hal itu, yakni melakukan Intervensi Harga. Dimana, Pemerintah dapat memberikan subsidi sementara atau menetapkan harga dasar udang untuk melindungi petambak dari kerugian.
Baca Juga: Mercedes-Benz Bocorkan C-Class EV dengan Grill Mewah seperti GLC EV
Diversifikasi Pasar dengan membuka akses pasar alternatif di Asia, Timur Tengah, dan Eropa agar tidak bergantung pada Amerika Serikat sebagai tujuan ekspor utama.
Penguatan Industri Lokal yakni, mendorong pendirian dan penguatan unit pengolahan hasil perikanan di Aceh, sehingga hasil tambak tidak harus seluruhnya dikirim ke luar daerah.
Memfasilitasi Skema Pembiayaan dengan menyediakan kredit lunak atau bantuan modal kerja bagi petambak agar tetap bisa beroperasi di tengah fluktuasi harga.
Mengevaluasi izin usaha agen-agen yg bermain dan memanfaatkan situasi menekan harga karena mereka menyimpan udang di coolstorage dan menjual nanti di saat harga normal.
Berikutnya Koordinasi Lintas Kementerian, Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Luar Negeri segera melakukan diplomasi dagang agar ekspor bisa kembali normal secepatnya.
Menurutnya, tanpa langkah-langkah strategis tersebut, potensi besar Aceh dalam industri budidaya udang bisa berubah menjadi beban, bukan lagi penopang ekonomi rakyat. (Zal)