Realitasonline.id - Taput | Anggota DPRD Tapanuli Utara Jufri Sitompul dengan tegas meminta agar Kepala KPHL wilayah XII dan dinas lingkungan hidup agar tegas bertindak jika ada aktivitas penerbangan kayu yang melanggar aturan.
Selain miris atas dampak lingkungan yang akan terjadi jika dibiarkan secara berkelanjutan disamping itu juga merusak jalan yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah.
" Kita minta kadis Lindup agar tegas, jika tidak punya SPPL jangan dibiarkan melakukan aksi penebangan kayu, walaupun itu dilahan APL," ujar politisi partai PKB tersebut, Senin (8/9/2025).
Baca Juga: PLN Rayakan HPN 2025, Bagi-Bagi Hadiah Untuk Pelanggan Tambah Daya
Dewan Taput yang tergabung di komisi C membidangi Kehutanan dan Lindup tersebut menuturkan aksi penebangan kayu yang terjadi di luat Pahae dengan titik desa Sitolu ompu Pahae Jae serta kenegerian Sigompulon Pahae Julu sangat meresahkan.
" Kemarin Sabtu malam, warga menghentikan truk bermuatan kayu milik oknum pengusaha TS karena tidak mengantongi dokumen PHAT dan SIPUHH online. Warga langsung bertindak agar kayu itu dibongkar kembali dan warga meminta agar stop ," ucapnya.
Anggota DPRD Taput Dapil V Luat Pahae tersebut memaparkan, dampak yang ditimbulkan berupa kerusakan jalan yang dibangun pemerintah.
Baca Juga: Atlet Asahan Bawa 4 Medali di Kejuaraan KONI Series 1 Taekwondo Championship Sumatera Utara
" Kita menerima keluhan masyarakat, jalan ringroad Mayjend Piter Sitompul menuju Desa Sitoluoppu beberapa titik sepanjang 500 meter bergelombang, bahkan ada kubangan jalan di akses Lapen maupun onderlag yang dibangun menggunakan anggaran pemerintah," ungkap mantan Kades yang berputar haluan menjadi politisi tersebut.
Jufri berharap kedepannya, instansi terkait memikirkan dampak kerusakan yang ditimbulkan dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari pengenaan pajak.
