Pembangunan kabupaten layak anak telah terintegrasi ke dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
bahwa urusan pemerintah di bidang perlindungan anak merupakan urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah didukung oleh masyarakat , media, dan dunia usaha sebagai empat pilar pembangunan anak.
Masyarakat dalam hal ini menurut penulis didalamnya termasuk tokoh-tokoh agama.
Dalam konteks inilah dipandangan penulis, melindungi anak dari kekerasan seksual peran tokoh agama teramat penting.
Adalah menjadi fakta salah satu gereja yang terbesar umatnya di daerah Tapanuli Utara adalah gereja HKBP kemudian gereja Katholik, HKI, GKPI dan lain sekte gereja yang tumbuh berkembang ,termasuk Islam.
Tokoh-tokoh dari berbagai sekte dan agama ini memiliki potensi untuk berhimpun membahas peran mereka membekap pemerintah daerah Tapanuli utara dengan advokas anti kekerasan seksual sekaligus tampil mengedukasi masyarakat.
Mencuatnya kasus asusila di Kabupaten Tapanuli Utara, hemat penulis maka disinilah pentingya melibatkan tokoh agama.
Bukankah, dalam rembuk para tokoh agama boleh disepakati membuat surat-surat gembala dan macam-macam komisi yang dibuat oleh gereja sebagai tanda peran aktif keseriusan gereja dalam penghapusan kekerasan seksual.
