Kades Suwandi tak segan membagi ilmu dan pengalamannya bekerja di desa kepada semua aparaturnya utamanya para Kadus agar berinisiatif dan kreatif dalam tugasnya.
Secara normatif dalam presfektif pemerintahan desa, teranyar, atensi pemerintah saat ini terfokus dalam menggenjot yang namanya PAD (Pendapan Asli Daerah) melalui PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memberikan warning ke semua pejabat Kecamatan untuk lebih serius mengingatkan warga untuk membayar PBB sebelum jatuh tempo 31 Agustus 2022.
Melalui perintah tugas harian, Kades Suwandi menegaskan kepada jajaran Kadusnya memberi warning agar tak main-main dalam urusan PAD ini, persentase yang masih dibawah target mendorongnya melakukan langkah nyata untuk menyadarkan masyarakat agar taat membayar PBB.
Pembangunan desa yang dilakukan salah satunya bersumber dari PBB. Tak maksimalnya pemasukan kas daerah yang bersumber dari pajak ini, memberikan dampak negatif yang significant terhadap pembangunan desa. Sudah barang tentu semua tak mengharapkannya. Bahwa pembangunan di pedesaan harus terus meningkat secara maksimal dan optimal.
Untuk mendukungnya dibutuhkan peran serta perangkat desa, dari mulai Sekdes, Kadus, tak terlepas juga elemen masyarakat bahkan yang sangat dinantikan peran BPD sebagai pengejawantahan dari aspirasi masyarakat desa.
Memberikan warning kepada jajarannya, peran aparatur desa inilah yang menjadi fokus Pak Wandi untuk ditingkatkan. Tak saja disaat rapat, ketika bincang santai pun para Kadus kerap menerima arahan dan bimbingan dari Kades Suwandi. Bahkan dalam beberapa kesempatan sebagai seorang pemimpin, pak Wandi sering memberi contoh serta motivasi dengan cara mengerjakan pekerjaan secara langsung.
Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa Sei Rotan diharapkan semua line perangkat harus kompak dan amanah (tidak khianat) dalam menjalankan tugas yang diamanahkan.
Sebagai pimpinan tertinggi di struktur pemerintah desa, kewajiban semua jajaran di bawahnya untuk patuh dan tunduk atas semua perintah dan arahan Kades Suwandi berdasar jalur legalitas desa, jangan ditawar.
