Bahwa seharusnya masyarakat dituntut juga ikut mendukung program pemerintah. Bagaimana bisa pemerintah menjalankan program pembangunan, disisi lain masyarakat tak mendukung. Tak usah jauh, terkait kewajiban untuk membayar PBB, dituntut kesadaran tinggi dari masyarakat. Ini kan salah satu bentuk dukungan dalam membangun desa. Belum lagi dari segi dukungan terkait ketertiban masyarakat. Baik tertib keamanan, kebersihan, juga ketertiban lingkungan.
Dalam hal ini sebagai contoh, masyarakat harus mendukung dalam hal ketertiban lingkungan. Misalnya kalau menjual sebidang tanah, katakanlah menjual kaplingan. Tentunya harus dipikirkan akses jalan, drainase dan sebagainya.
Si pembeli juga begitu, dalam membangun rumah harus memperhatikan tata letak, ketinggian bangunan dan lainnya. Jangan nanti sudah ada masalah, seperti banjir, lingkungan kotor, Kepala Desa yang langsung disalahkan. Padahal si penjual dan pembeli lahan tidak memperhatikan detail lingkungannya.
Membangun rumah di kontur tanah yang rendah, dimana akses jalan hanya 1,5 meter tanpa drainase. Belakangan di kawasan tersebut terjadi banjir. Pertanyaannya siapa yang salah ?
Tanpa melihat sikon termasuk sejarah keberadaan lahan hunian, sering kali masyarakat meyalahkan Kepala Desa. Dianggap tidak peduli, tidak transparan dalam menggunakan anggaran dan sebagainya.
Mulailah dicari kesalahan sampai dititik yang paling kecil. Padahal terkait pelaksanaan anggaran desa, laporan terpampang di baliho besar di dinding halaman kantor desa yang langsung bisa dilihat masyarakat.
Untuk setiap masyarakat yang ingin mendirikan bangunan, melalui Kadus pihak Pemdes kerap mengingatkan masyarakat harus benar - benar memperhitungkan dari segala hal dalam membangun sarana tempat tinggal.
Maka perlunya dukungan masyarakat tadi. Ditambah pihak aparatur melalui Kadus harus senantiasa mengawasi masyarakatnya, lakukan uji kelayakan wilayah dengan laksanakan Musyawarah Dusun (Musdus) terutama untuk membangun wilayah hunian.
