Realitasonline.id - Kota Bogor | Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bogor menggelar rapat lanjutan bersama RSUD Kota Bogor terkait pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2026, Selasa (30/9/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Banggar menyoroti sejumlah isu penting, di antaranya proyeksi utang RSUD yang diperkirakan mencapai Rp117 miliar hingga akhir tahun serta wacana pengambilalihan pengelolaan rumah sakit oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Baca Juga: DPRD Kota Bogor Finalisasi Raperda Pelindungan Guru
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy, menegaskan Banggar meminta RSUD melakukan perhitungan ulang struktur belanja. Langkah ini dinilai perlu karena proyeksi pendapatan rumah sakit diperkirakan turun hingga Rp8 miliar pada 2026.
“Kami meminta agar struktur belanja dihitung kembali agar sesuai kebutuhan dan menjawab persoalan yang ada, terutama penyelesaian pembayaran utang,” ujar Rusli.
Baca Juga: Pengalaman Berkendara Mitsubishi Outlander: Kenyamanan SUV Keluarga yang Siap untuk Petualangan
Terkait isu pengambilalihan pengelolaan RSUD oleh Pemprov Jawa Barat, Rusli memastikan hal tersebut tidak akan berlanjut. Menurutnya, Komisi IV DPRD Kota Bogor telah mengonfirmasi langsung kepada Dinas Kesehatan Jawa Barat.
“Mekanismenya panjang dan rumit. Pihak Dinkes Jabar memastikan isu tersebut tidak akan ditindaklanjuti,” kata Rusli menutup pernyataan.
Baca Juga: Bapemperda DPRD Kota Bogor Evaluasi Perda Transportasi dan Trans Pakuan
Banggar DPRD Kota Bogor dijadwalkan melanjutkan rangkaian pembahasan KUA-PPAS 2026 bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepanjang pekan ini. Tujuannya memastikan program yang diajukan sesuai kebutuhan masyarakat serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.