Untuk itu dia berharap kepada seluruh organisasi perangkat daerah Pemko Medan untuk benar-benar melaksanakan program yang sudah disepakati bersama di P-APBD ini.
Kemudian dilaksanakan agar jangan sampai serapan rendah mengakibatkan tidak terjadi silpa yang cukup besar.
Selanjutnya tambah Parlin, pihaknya meminta agar Pemko Medan dapat memberikan solusi yang konkret terhadap permasalahan gelandangan, pengemis serta orang dengan gangguan jiwa yang semakin marak saat ini.
"Kami berharap Dinas Sosial segera melakukan langkah kongkret terhadap masalah ini yang kalau dibiarkan akan memberikan dampak buruk dan akan dapat mengganggu keamanan dan kenyamanan," ungkapnya.
Dikatakan Parlin, pihaknya juga mendorong pada P-APBD ini Dinas Koperasi mampu UKM mendorong UMKM yang ada di Kota Medan agar terus diberdayakan karena banyak para pengusaha UMKM saat ini yang tidak mampu lagi bertahan, kalaupun mencoba usaha yang baru banyak para pelaku UMKM yang mengeluhkan sulitnya pengurusan izin.
Baca Juga: Literasi Budaya Baca Polsek Batang Toru Salurkan Buku Bacaan
Dalam hal ini tentunya Fraksi Partai Demokrat mendorong pemerintah membantu para pelaku UMKM untuk bisa berusaha kembali bukan malah mempersulit.
Diharapkan Dinas Koperasi dan UKM menjadi rumahnya UMKM di Kota amedan dalam membantu untuk bisa bersaing di tengah-tengah derasnya persaingan dengan produk-produk luar.
"Perlu juga kami disampaikan kepada wali kota untuk segera memperbaiki tata kelola perusahaan umum daerah kota Medan saat ini, hal ini perlu menjadi konsern Pemko Medan, agar perumda tersebut mampu bersaing dan mampu berkontribusi untuk Kota Medan," tandas Parlin. (AY)
