“PR besar kita ke depan mengawal Ranperda perlindungan jaminan sosial bagi pekerja penerima upah dan bukan penerima upah,” kata Hendro.
Sedangkan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Abdul Haris Lubis mengungkapkan, rapat LKS Tripartit sebelumnya sudah melaksanakan FGD pengumpulan data dan informasi ketenagakerjaan khusus di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
“Kita telah melihat bersama-sama bagaimana kondisi faktual pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, hubungan kerja di perusahaan sektor hotel dan restoran, besarnya pengaruh digital marketing dan digital mindset dalam dunia perhotelan dan pariwisata, juga urgensi kompetensi dan SOP di industri pariwisata dan ekonomi kreatif,”katanya.
Baca Juga: Review Bonneville Bobber: Motor Klasik yang Modern dengan Tampilan Unik dan Otentik
Selain itu, lanjut Haris, penting dilakukan bagaimana peningkatan cakupan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan kondisi faktual perlindungan jaminan sosial bagi tenaga kerja formal dan informal di Sumatera Utara.
”Kita juga mendengar bagaimana dukungan dan harapan anggota DPRD terkait bagaimana perlindungan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan,” sebut Haris.
Abdul Haris Lubis berharap dengan adanya rapat marathon forum LKS Tripartit , dapat sebagai media untuk saling berbagi pengalaman, mengidentifikasi hambatan-hambatan, serta merumuskan solusi dan strategi peningkatan ke depan.
Baca Juga: Langgar Aturan, Bawaslu Taput Tertibkan Alat Peraga Kampanye Caleg
Sementara itu, Wakil Kepala Kantor Wilayah BPJS ketenagakerjaan Sanco Simanullang mengungkapkan pihaknya optimistis cakupan kepesertaan bakal naik jika Perda Ketenagakerjaan dibentuk.
Sanco membeberkan, cakupan kepesertaan yang terlindungi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara, hingga 31 Juli 2023 telah terdaftar 2.268.582 jiwa dari 5.161.933 tenaga kerja (43 %).
Baca Juga: Review Bonneville Bobber: Motor Klasik yang Modern dengan Tampilan Unik dan Otentik
Untuk meningkatkan coverage (cakupan) kepesertaan, BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut mengusulkan dibentuknya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara dan kebijakan Anggaran lewat Alokasi Dana Desa.(mis)
