Penyebab terbesar rendahnya kualitas pembangunan tersebut, tidak lain karena kualitas moral para pelakunya, mulai dari pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, Pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pembantu PPTK, bendahara, penyedia barang dan jasa (kontraktor) termasuk pengawas (konsultan) sudah sangat merosot dan tidak memikirkan kelanjutan dan kesinambungan pembangunan kota medan sebagaimana yang dicita-citakan.
"Kami minta dalam pelaksanaan APBD Kota Medan TA 2024 hal ini tidak terulang kembali," sebutnya.
5.Alokasi anggaran sebesar Rp316 miliar lebih untuk program rekontruksi jalan serta Rp126,5 miliar lebih untuk program peningkatan sistem drainase perkotaan dan Rp95,4 miliar lebih untuk program peningkatan sistem drainase lingkungan, PDIP minta supaya dapat direalisasikan seluruhnya dan dikerjakan berdasarkan skala prioritas sesuai kondisi kerusakan jalan, jembatan maupun drainase yang ada.
Adapun hal ini disampaikan, pada pelaksanaan APBD tahun 2023 ini ada beberapa ruas jalan yang sudah diperbaiki atau dilakukan pengerjaan pengaspalan sementara kondisi jalan masih bagus, sementara di lokasi lain ada beberapa ruas jalan kondisinya rusak berat namun tidak diperbaiki.
Menurut pandangan fraksi PDIP, hal ini merupakan pemborosan anggaran dan tidak tepat sasaran.
Untuk itu Fraksi PDIP meminta walikota melakukan pengawasan terhadap hal tersebut supaya tidak terulang pada pelaksanaan apbd kota medan tahun 2024 yang akan datang. (AY)
