Realitasonline.id - Medan | Ketua DPRD Sumatera Utara Sutarto memberikan apresiasi kepada Pemprov Sumut berhasil meraih sepuluh kali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) oleh BPK RI.
Hal tersebut disampaikan Sutarto kepada wartawan, Selasa (9/7/2024) terkait LHP BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2023, Senin (8/7/2024) di Jakarta Convention Center Jakarta.
"Pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras semua pihak, sinergitas yang baik antara Pemprovsu dan DPRD Sumut sesuai dengan kewenangannya," katanya.
Baca Juga: Raih Opini WTP 4 Tahun Berturut, DPRD Medan: Jadikan Acuan Majukan Ibukota Provinsi Sumatera Utara
Sutarto mengatakan, LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL). "Termasuk LKPD Pemprovsu yang meraih opini WTP di tahun 2023 beberapa waktu lalu," imbuhnya.
Sutarto mengatakan dengan terus meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) semakin berpengaruh bagi kemakmuran rakyat Sumatera Utara.
Sementara itu, Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni dalam laman resmi Pemprovsu, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diserahkan oleh BPK RI.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut telah mempertahankan predikat opini WTP atas laporan keuangannya selama 10 tahun terakhir.
“Meskipun mendapat WTP, kami akan terus menindaklanjuti segala rekomendasi hasil pemeriksaan dari BPK RI, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang belum baik akan kita perbaiki,” kata Fatoni.
Menindaklanjuti hasil pemeriksaan merupakan kewajiban instansi yang bersangkutan.
Baca Juga: DPRD Medan Lontarkan Pujian Pemerintah Kota Raih Opini WTP Empat Kali Berturut-turut
Menurut Fatoni, pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan akan meningkatkan peforma pengelolaan keuangan instansi.
“Pada dasarnya, kita bersama-sama dengan seluruh elemen termasuk BPK RI untuk terus meningkatkan peforma pengelolaan keuangan dalam rangka menyejahterakan masyarakat,” ucap Fatoni.(mis)
