Realitasonline.id - Jakarta | Panel Survei Indonesia (PSI) merilis hasil survei terkait peta kekuatan bakal calon Gubernur Sumut untuk Pilkada 2024. Survei ini dilakukan terhadap 1.680 masyarakat Sumut, yang dipilih secara acak dengan metode multistage random sampling dan memiliki margin of error sebesar ±2,38 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Tujuan utama survei ini adalah untuk merekam kriteria calon kepala daerah yang diinginkan masyarakat serta mengukur popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas para calon. Hasil survei menunjukkan bahwa sebanyak 81,6 persen masyarakat Sumut menginginkan gubernur dan wakil gubernur yang memiliki kapasitas, wawasan luas, dan kemampuan kepemimpinan yang mumpuni.
Selain itu, 84,7 persen masyarakat memilih calon yang memiliki moralitas tinggi atau akhlaqul karimah sebagai pondasi dalam mengemban amanat dari masyarakat.
Sebanyak 60,7 persen responden juga menginginkan calon kepala daerah yang memiliki kemampuan finansial untuk mendukung kegiatan kampanye dan sosialisasi, bukan untuk kepentingan pribadi.
"Kebutuhan biaya menjadi konsekuensi logis bagi calon. Biaya yang dimaksud bukan untuk menyuap masyarakat, namun untuk akomodasi kegiatan kampanye dan sosialisasi," kata Direktur Eksekutif PSI Mahendra Zaeni dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 4 Agustus 2024.
Survei PSI juga mengukur tingkat popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas para bakal calon kepala daerah Sumut. Hasilnya, Bobby Nasution memiliki tingkat popularitas tertinggi sebesar 89,3 persen, diikuti oleh Edy Rahmayadi dengan 84,6 persen, dan Nikson Nababan dengan 82,2 persen.
Tingkat akseptabilitas tertinggi diraih oleh Nikson Nababan dengan 88,2 persen, diikuti oleh Edy Rahmayadi dengan 70,2 persen, sementara Bobby Nasution memiliki tingkat akseptabilitas terendah sebesar 43,7 persen.
Dalam hal elektabilitas, Nikson Nababan juga unggul dengan 27,2 persen, disusul oleh Edy Rahmayadi dengan 19,3 persen, dan Bobby Nasution dengan 14,2 persen. Nama-nama lain seperti Musa Rajekshah (Ijeck) dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berada di bawah 10 persen.
