Realitasonlinne.id| MEDAN - Fraksi FPKS DPRD Medan mempertanyakan sejumlah permasalahan terkait RAPBD 2025.
Salah satunya terkait realisasi terget retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum, masalah pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan permasalahan lainnya.
Rudiawan Sitorus, juru bicara Fraksi PKS menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan Pemandangan Umum terhadap Penjelasan Kepala Daerah terhadap Ranperda RAPBD 2025 pada paripurna yang digelar di gedung DPRD Medan, Senin (19/8/2024).
Baca Juga: Prof Ridha Diusung PDIP Diyakni Menangi Pilkada Kota Medan 2024, Tapi Belum Ada Wakilnya?
Berdasarkan data dan dokumen RAPBD yang diterima, ada beberapa hal yang patut dipertanyakan, kata Rudiawan.
Di antaranya, lanjutnya, terkait langkah dan strategi Pemerintah Kota Medan dalam merealisasikan target retribusi pelayanan parkir tepi jalan umum.
Mengingat target retribusi ini meningkat hampir Rp 83 miliar dari tahun sebelumnya yaitu 150 miliar.
Kami mempertanyakan terkait evaluasi sistem parkir berlangganan yang diterapkan Pemko Medan per 1 Juli 2024.
Baca Juga: Dari Kegiatan FKP BPTU HPT: Penguatan Pelayanan jadi Fokus Utama
Sesuai Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI perwakilan Sumatera Utara ditemukan adanya maladministrasi pada kebijakan tersebut, katanya.
Bagaimana evaluasi terhadap sistem e-parking yang telah diterapkan. Mohon Penjelasannya, kata Rudiawan.
Kemudian terkait pengangguran, Fraksi PKS juga mempertanyakan upaya dan kesungguhan Pemko Medan dalam menanggulangi pengangguran di Kota Medan.
"Fraksi PKS mempertanyakan bagaimana upaya Pemko Medan dalam menanggulangi masalah pengangguran di Medan? Mengingat data yang diterima, tingkat pengangguran terbuka 2024 sebesar 8,3% - 8,4%. Mohon Penjelasannya, katanya.
Bergitu juga dengan pertumbuhan ekonomi Kota Medan, Fraksi PKS juga mempertanyakan upaya dan kesungguhan Pemko dalam menjalankan program konkrit peningkatan ekonomi di Kota Medan.
