Baca Juga: Seorang IRT Jadi Tersangka Narkoba Ditangkap di Aceh Selatan dan Direhabilitasi di Medan
Sementara pekerja non formal seperti nelayan, buruh, tani, asisten rumah tangga, ojek online, guru non formal, pelayan rumah ibadah, kelompok disabilitas, dan pekerja lepas di berbagai sektor berjumlah 4.318.625 jiwa. Dari jumlah itu yang mendapat jaminan ketenagakerjaan sebanyak 80.355 atau 1,86%.
“Kondisi ini mendorong pemerintah, stakeholder, dunia usaha, dunia industri, dan seluruh elemen masyarakat lainnya menjadikan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai gerakan serentak tanpa sekat yang dapat menumbuhkan spirit kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat,” ucap Fatoni.
Menurutnya, pertemuan dengan Komite III DPD RI sebagai momentum yang sangat penting dan strategis untuk memastikan begitu pentingnya jaminan perlindungan sosial, sebagaimana mandat konsitusi dan undang-undang yang menjadi program strategis negara untuk mendukung ketahanan nasional.
Baca Juga: Dies Natalis HMI ke-78, Kapolres Dorong Kolaborasi Ciptakan Kamtibmas di Padangsidimpuan
Dirinya juga mengapresiasi Pemprov Sumut atas peran Komite III DPD RI untuk terus mendorong program-program perlindungan sosial dan penguatan masyarakat guna mendapatkan hak-hak dasar hidupnya yang layak.
“Kepada semua pihak yang terkait diharapkan berperan aktif menyampaikan pokok-pokok pikiran yang konstruktif dan masukan terhadap Komite III DPD RI, sehingga penyusunan rancangan undang-undang terhadap perubahan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 dapat berjalan dengan baik,” harapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua III DPD RI Jelita Donal menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang diberikan Pj Gubernur Sumut dan jajarannya, atas kunjungan kerja mereka. Setelah dilantik menjadi DPD RI periode 2024-2029, katanya, hari ini merupakan kunjungan kerja pertama kalinya dilakukan Komite III DPD RI.
Baca Juga: Dies Natalis HMI ke-78, Kapolres Dorong Kolaborasi Ciptakan Kamtibmas di Padangsidimpuan
Dirinya bersama belasan anggota DPD RI, yang berasal dari berbagai Dapil, bermaksud melakukan kunjungan kerja RI dalam rangka inventarisasi materi penyusunan RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional, di Provinsi Sumut.
