Realitasonline.id | Indonesia secara resmi meluncurkan Kementerian Haji dan Umrah pada 26 Agustus 2025 setelah DPR mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pembentukan kementerian baru ini mengubah status Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menjadi kementerian, dengan tujuan meningkatkan tata kelola haji dan umrah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia adalah kementerian pada pemerintah eksekutif yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta bertugas melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kementerian Haji dan Umroh merupakan Badan khusus untuk mengatur urusan haji, sebagian besar tugas dan fungsinya dialihkan dari Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Kemudian, fungsi direktorat jenderal tersebut sepenuhnya dialihkan setelah terbentuk Kementerian Haji dan Umrah. Pelantikan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah di Istana Negara, Jakarta bersama Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji pada Senin 8 September 2025 menandakan babak baru dikementeria baru ini agar lebih semua kegiatan haji dan umroh berjalan dengan baik dan lancar kedepannya.
Pembentukan kementerian ini diharapkan tidak sekadar perubahan nomenklatur, tetapi benar-benar menghadirkan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang menyeluruh. Pemerintah menunjukkan keseriusan melakukan perbaikan besar dalam pengelolaan haji. Sejarah besar bagi bangsa kita. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan penyelenggaraan haji tetap ada. Terutama dalam soal anggaran dan infrastruktur. Musim haji terus berjalan dengan tahapan dan timeline yang ketat. Karena itu, adaptasi setelah Kementerian ini disahkan harus dilakukan segera.
Kebijakan ini disambut dengan baik sebagai solusi untuk masalah penanganan haji dan umrah yang kompleks, dengan harapan dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta efisiensi pelayanan dan koordinasi dengan Arab Saudi menyangkut negosiasi kuota, akomodasi, transportasi, dan keamanan jamaah Indonesia. Namun, mereka juga menekankan pentingnya kementerian tersebut untuk fokus pada penanganan masalah nyata, menghindari pemborosan anggaran, dan dipimpin oleh sosok profesional yang memahami seluk-beluk penyelenggaraan haji dan umrah, serta memutakhirkan tata kelola dana haji.
Peran strategis Kementerian Haji dan Umrah Indonesia adalah mengonsolidasikan dan meningkatkan pengelolaan ibadah haji dan umrah secara menyeluruh untuk memastikan pelayanan yang aman, tertib, efisien, dan akuntabel. Kementerian ini berperan sebagai pusat layanan terpadu yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden untuk mengoordinasikan seluruh aspek mulai dari kebijakan, pembinaan jemaah, pengelolaan dana, hingga kerja sama internasional.
Semua ini harus dilakukan secara lebih profesional dan terkoordinasi karena akan menjadi langkah strategis dalam menyelesaikan masalah klasik yang bertahun-tahun ada terutama jangan terjadi adanya korupsi dilembaga kementerian haji dan umroh ini.
Terdapat 3 Tujuan dari pembentukan kementerian haji dan umroh
