Medan - Realitasonline.id | Anggota Komisi A DPRD Sumut Dr. H. Ahmad Darwis MA mendatangi kantor DPM-PTSP (Melakukan kunjungan ke Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Sumatera Utara, Jalan Wahid Hasyim Medan, Senin (12/6/2023), terkait lambannya proses perpanjangan SIOP (Surat Izin Operasional) sekolah swasta.
Hal tersebut dilakukan anggota dewan dari Fraksi PKS itu, setelah menerima laporan dari sekolah-sekolah swasta, ketika melakukan kunjungan kerja DPRD dapil Sumut 2, tentang lamanya proses perpanjangan Surat Izin Operasional sekolah-sekolah swasta, sehingga proses belajar dan mengajar juga terkendala.
Darwis menanyakan DPM-PTSP sangat lamban dalam proses pengurusan SIOP, termasuk kendala yang dialami sehingga sekolah-sekolah swasta harus menunggu berbulan-bulan, bahkan setahun belum juga selesai. Bahkan berdasarkan laporan pihak sekolah swasta, sudah 1 tahun mengurus perpanjangan SIOP Belum selesai sampai sekarang.
Baca Juga: Letjen Jamin Ginting Raih Rekor MURI Dinobatkan Sebagai Nama Jalan Terpanjang di Indonesia
Padahal, kata caleg (calon legislatif) dapil Sumut 2 ini, sewaktu proses perpanjangan SIOP ditangani dinas pendidikan, tidak pernah kejadian seperti saat ini pengurusan sampai lama, sehingga dengan menunjukkan rasa kekecewaannya terhadap kondisi tersebut. Jika hal ini masih terus berlangsung, sebaiknya perpanjangan SIOP dikembalikan ke instansi semula.
"Pemerintah itu pelayan masyarakat, berikan pelayanan terbaik dan tidak membuat orang menunggu terlalu lama," ujarnya kepada wartawan seraya berjanji akan memanggil dinas terkait untuk mencari solusi.
Baca Juga: PRSU ke-49 Akan Dibuka 16 Juni 2023 Pemprov Sumut Suguhkan Potensi UMKM Unggulan
Sementara Ketua BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta) Muhammad Arif SE MM yang mendampingi anggota Komisi A DPRD Sumut Dapil Sumut 2, Ahmad Darwis juga membenarkan adanya laporan maupun keluhan sekolah-sekolah swasta kepada BMPS Tentang lambannya proses pengurusan SIOP tersebut.
Muhammad Arif, selaku Ketua BMPS mengapresiasi terhadap kepedulian dan langkah cepat dari anggota Komisi A DPRD Sumut yang sudah merespon laporan dari sekolah-sekolah swasta.(mis)
