Baca Juga: Syahrul Pasaribu Turut Jadi Saksi Dipelantikan HMI Cabang Sibolga-Tapteng
Untuk itu menurut pandangan Fraksi kami untuk mengurai kemacetan arus lalu lintas tidak dapat dilakukan secara parsial tapi harus komprehensif dan terintegrasi dengan seluruh instansi berwenang.
Misalkan, kemacetan disebabkan penyempitan ruas jalan dikarenakan pedagang yang menggunakan badan jalan.
Parkir liar yang lokasinya menggunakan pinggir jalan raya, termasuk tingkat kesadaran para pengguna jalan raya yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta etika berkendaraan di jalan.
"Ini semua harus ditangani secara menyeluruh sehingga mampu menciptakan arus lalu lintas yang tertib dan lancar. Untuk ini kami mohon tanggapan dan penjelasan," kritik anggota dewan tersebut.
Baca Juga: Anggota DPRD Sumut Syamsul Qamar Reses di Desa Sialagundi Sipirok Tapsel, Ini Usulan Warga Petani
Masih dalam pemandangan umumnya diuraikan, Dishub Kota Medan pada APBD tahun 2022 diberikan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 136 miliar lebih dengan realisasi sebesar Rp 123 miliar atau 90,07 persen.
Bila menggunakan capaian anggaran belanja dipastikan persoalan perhubungan di Kota Medan sudah masuk kategori baik.
Namun, sesuai data yang disajikan beberapa data terkait kondisi lalu lintas di Kota Medan.
Seperti, data yang diliris Polrestabes Medan pada Januari 2023 bahwa selama tahun 2022 angka kecelakaan di Kota Medan tercatat 1.665 kasus dan mengakibatkan 211 orang meninggal dunia.
Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kerugian materil yang ditimbulkan mencapai Rp.4,6 Miliyar dengan angka pelanggaran lalu lintas mencapai 14.233 kasus.
Padahal tambahnya yang dimaknai kebijakan manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan untuk mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
Selain itu Fraksi HPP juga mengkritik bidang kesehatan dari sektor PAD yang mampu direalisasikan hanya 51,94 persen.
Dimana ditargetkan Rp 160 miliar lebih dan terealisasi Rp 83 miliar lebih, lain-lain PAD yang sah yakni pendapatan BLUD terealisasi 51,90 persen dari target Rp 159 miliar lebih yang tercapai Rp 83 miliar.
