Medan - Realitasonline.id| Fraksi Demokrat DPRD Medan mencatat masih banyak warga yang rumahnya tidak layak hunu serta masih ada anak-anak yang mengalami stunting.
Sehingga tidak relevan rasanya anggaran yang begitu besar, namun tidak mampu mensejahterakan masyarakat.
Oleh karenanya diharapakan P-APBD TA 2023 ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Kota Medan. Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Partai Demokrat Parlindungan Sipahutar, Sabtu 23/9/2023.
Baca Juga: Liga 2 Indonesia Musim 2022 2023: Persiraja Banda Aceh Targetkan Curi Poin dari PSMS Medan
Fraksi Demokrat, kata Parlindungan Sipahutar, terus mendorong peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat secara mudah dan cepat.
Pelayanan publik itu terkait urusan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, perizinan, serta pelayanan publik lainnya yang harus terus ditingkatkan.
Fraksi Demokrat, kata juru bicara Parlindungan Sipahutar, banyak menyoroti soal Ranperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Medan tahun anggaran (TA) 2023.
"Kami juga mendorong agar P-APBD ini Pemerintah Kota (Pemko) Medan melakukan program yang konkret dalam mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan serta punya cara untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Kota Medan," ungkap Parlin.
Baca Juga: Berkas Tersangka Dalang Provokator Penyerangan Polisi Dilimpahkan ke Kejari Langkat
Parlin menyoroti terkait anggaran yang dikucurkan untuk proyek-proyek yang dikerjakan dengan biaya ratusan milIar, namun belum ada program yang benar-benar menyentuh serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Kami mencatat masih banyak warga yang rumahnya tidak layak huni serta masih ada anak-anak yang masih mengalami stunting. Sehingga tidak relevan rasanya anggaran yang begitu besar namun tidak mampu mensejahterakan masyarakat. Oleh karenanya diharapakan P-APBD TA 2023 ini dapat menyelesaikan permasalahan yang ada,"imbuh Parlin.
Parlin juga menilai Pemko Medan dalam hal pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang belum maksimal, masih banyak warga mengeluhkan kondisi pelayanan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta dalam pelayanan kesehatan.
Baca Juga: PWI Kota Lhokseumawe Gandeng IKWI Kirim Anggota Hadiri Kongres PWI 2023 di Kota Bandung
Dimana lanjut Parlin, banyak warga yang kecewa dengan pihak rumah sakit yang tidak menerima pasien dengan alasan tidak ada kamar sehingga banyak warga yang kebingungan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Apalagi bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan.