Pj Gubernur Sumut Motivasi Jajaran Pemprovsu Perkuat Perencanaan dan Percepat Realisasi Anggaran Daerah

photo author
- Jumat, 15 September 2023 | 12:41 WIB
Pj. Gubernur Sumut Hassanudin bersama Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan Keuangan Daerah bersama Inspektorat Jenderal dan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) di Aula Kantor Badan Penghubung Pemprov (Realitasonline.id/Dok)
Pj. Gubernur Sumut Hassanudin bersama Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan Keuangan Daerah bersama Inspektorat Jenderal dan Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri) di Aula Kantor Badan Penghubung Pemprov (Realitasonline.id/Dok)

Sedangkan untuk persoalan lambatnya realisasi belanja APBD di daerah, Agus Fatoni menyebutkan ada beberapa hal yang sekaligus dapat dijadikan catatan untuk evaluasi, sehingga di masa mendatang, hal serupa tak lagi terjadi.

Baca Juga: Poktan Desak Distanpan Abdya Cabut Dukungan Lahan Ganda di PT EA

Seperti menetapkan target setiap triwulan, dimana pertama 20%, kemudian 50%, 80% dan triwulan keempat bisa mendekati 100%. Agar tidak menumpuk di akhir tahun. Realisasi ini, baik dari segi pendapatan maupun belanja perlu dimaksimalkan.

Tetapi yang paling banyak itu adalah lelang terlambat dan berulang setiap tahun, sehingga kita harus memetik pelajaran dari kondisi ini. makanya solusi untuk ini lelang dini, setelah KUA-PPAS disepakati, dan akhir tahun sudah ada pemenangnya, sehingga awal tahun sudah mulai kerja.

Selanjutnya keterlambatan Detail Enginering Design (DED), yang juga harusnya bisa dilelang tahu sebelumnya, atau pada P-APBD berjalan tahun sebelumnya. Kemudian, penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengadaan barang/jasa. Berikutnya, penetapan petunjuk teknis dana alokasi alokasi khusus (DAK) dari kementerian dan lembaga.

Baca Juga: Pengurus Korpri Labuhanbatu Resmi Dikukuhkan, Ellya Rosa: Ada Amanah Lebih Besar

Kemudian kendala pada keterlambatan dalam penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Sehingga perlu percepatan dan kemampuan sumber daya manusia (SDM). Serta monitoring dan evaluasi dari pimpina OPD.

“Pada beberapa daerah, setiap akan melaksanakan kegiatan, kepala OPD diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah,” sebutnya.

Untuk itu, katanya, ada tiga jalan yang dapat mengatasi problem lambatnya realisasi dari segi SDM, yakni kompetensi. Hal ini merujuk pada kualitas aparatur yang punya kemampuan, sehingga percaya diri menjalankan program.

Baca Juga: Operasi Zebra 2023 Polres Aceh Selatan: Tertib Lalu Lintas Dapat Sembako

Kedua adalah komitmen yang juga sangat dibutuhkan agar program bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai perencanaan. Dan ketiga, adalah kekompakan, sinergi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi.

“Dengan begitu, masalah yang mungkin selama ini muncul, dapat teratasi dengan komitmen bersama,” pungkas Fatoni.(mis)



 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Mery Ismail

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

ATR/BPN Permudah Masyarakat Cek PPAT Digital

Jumat, 19 Desember 2025 | 19:17 WIB
X