Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi tengah menjadi sorotan publik setelah sistem Pusat Data Nasional (PDN) diretas.
Peretasan ini mengakibatkan layanan publik di Indonesia sempat lumpuh, dan berbagai pihak mulai mendesak Budi Arie untuk mundur dari jabatannya.
Baca Juga: Kominfo Batal Diblokir X : Pastikan Bakal Take Down Konten Pornografi
Namun, Budi Arie meminta publik untuk bersabar mengenai keputusan apakah dirinya akan mundur atau tidak.
"Ya tunggu saja lah," ujar Budi Arie saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6) malam.
"Ah sudah lah biar saja," lanjutnya ketika menanggapi soal desakan tersebut.
Ia juga memilih untuk tidak berkomentar terkait petisi yang muncul agar dirinya mundur.
"Ah no comment kalau itu, itu hak masyarakat untuk bersuara," jelas Budi Arie.
Desakan agar Budi Arie Setiadi mundur tidak hanya datang dari publik, tetapi juga dari Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Safenet menggalang petisi melalui situs change.org, menuntut Budi Arie mundur karena dianggap gagal menjaga keamanan data PDN.
Baca Juga: Lakukan Test Drive di Jalan, Mobil Listrik Ferrari Pertama Tertangkap Kamera
Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum, menyatakan bahwa petisi tersebut bertujuan mengampanyekan tanggung jawab atas berbagai serangan siber yang memuncak pada serangan terhadap PDNS.
"Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini," kata Nenden.
Ia juga menambahkan bahwa jabatan Menkominfo seharusnya diisi oleh seseorang yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, bukan hanya perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.
Budi Arie mengklaim bahwa meskipun server PDN diretas, belum ada bukti terjadinya kebocoran data.
"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I (DPR) kita, tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," ujarnya.
