Realitasonline.id I Ustadz Adi Hidayat (UAH) mengatakan debat yang berlangsung di Kantor KPU kemarin tidak mendapati esensi yang terstruktur, persoalannya , cara mengentaskannya, serta solusi yang ditawarkan seperti apa. Melainkan yang disajikan antara satu dengan yang lain dalam dokumentasi tersebut perkara yang melemahkan atau yang saling mengangkat maupun menurunkan.
” Tatanan substansial itu kita tidak menemukan esensinya,”ungkap UAH.
Baca Juga: Ustadz Adi Hidayat Buka Suara Mengenai Debat Capres Pertama di KPU
UAH menambahkan, kalau kita mau mengurutkan berdasarkan kasus korupsi, kita dapati sosok apa yang bisa menampilkan korupsi di Indonesia ini. Sumbernya dari mana lalu uraian seperti apa, mengapa bisa berakar seperti ini kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita bisa menampilkan semua sebagai solusi bahwa 2024-2029 presidennya memiliki satu visi atau satu rancangan yang gamblang untuk mengentaskan korupsi ini sehingga kita tidak usah mendegar lagi ada korupsi di Indonesia.
Sehingga ke depannya, kitab bisa mendapatkan realita, misalnya dalam akhir tahun kepemimpinan mungkin 100 hari pertama menangani korupsi dan sebagainya. Itu suatu hal yang sangat esensial yang kita dapati terutama dengan gagasannya bukan cara menjatuhkannya.
Walaupun dalam debat itu sah-sah saja untuk menampilkan retorika. Tapi akan lebih bagus jika memberikan gagasan kepada publik.
Dengan adanya adu argumen yang berkelas sehingga mendapatkan uji tonton dari publik. Sebab publik merasakan harapan-harapan ke depan calon presiden melalui penanganan persoalan kebangsaan dan kemasyarakatan.
Itu barangkali memang situasinya tidak bisa dipungkiri secara politik formulasi yang terjadi pada saat ini. Sekarang yang terpenting berdoa sesungguhnya kepada Allah Swt agar semua dirukunkan dan dibimbing oleh Allah.
Pasti kita semua beripikir beda tapi tetap pada satu tujuan. Berbeda-beda itu boleh tapi tetap satu cara, satu tujuan, dan dilakukan dengan cara yang benar dan elegan. Kemudian disesuaikan dalam satu konteks atau hukum negara Republik Indonesia. Apalagi kita tetap punya satu tujuan yang sama yaitu Bhineka Tunggal Ika seperti yang sering kali disampaikan.
Untuk itu, dengan adanya materi-materi yang diberikan ke depannya bisa menjadi rasa kebutuhan masyarakat dan bangsa Indonesia. Dan, semoga panitia dari debat ini bisa menjadikan intisari kebutuhan berbangsa dan bernegara.
Agar dapat menurunkan satu wewenang yang menjadi otoritas atau juga bisa dikatakan wewenang dari satu kepala pemerintahan maupun negara. Untuk mengetahui wewenang yang diberikan kepada seorang presiden baik sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan apa yang dilakukan dengan itu semua, kasus-kasus yang terjadi, dan solusi dari itu semua seperti apa ke depan.
Baca Juga: Pertanyakan Putusan KPU, TPN Ganjar-Mahfud Nilai Debat Cawapres Wajib dan Diperlukan