Realitasonline.id - Jakarta | Di tengah maraknya sengketa lahan dan tumpang tindih tata ruang yang kerap menghambat investasi, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) Nusron Wahid menegaskan kunci penyelesaiannya ada pada satu peta yang akurat.
Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Nusron saat menjadi pembicara kunci dalam Talkshow Profesional bertajuk ILASPP: What is and What is Next? Bagaimana Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) Berperan?, dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Ikatan Surveyor Indonesia (ISI), organisasi profesi yang menaungi para ahli di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menurut Menteri Nusron, peta presisi bukan sekadar dokumen teknis, tetapi senjata strategis untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran dan bebas konflik.
“ Saya yakin, keberhasilan transformasi dunia pertanahan ini kata kuncinya ditentukan oleh Bapak/Ibu sekalian. Saya minta, kalau bisa tolong dibuatkan peta surveinya yang akurat, mengedepankan mitigasi risiko, ” ujar Nusron di hadapan para anggota ISI, akademisi, serta pemangku kepentingan dari sektor pemerintah dan swasta.
Nusron menambahkan peta yang akurat akan membantu menghindari tumpang tindih lahan, meminimalkan potensi konflik pertanahan dan memastikan pembangunan sesuai rencana tata ruang.
“ Dengan peta yang presisi, kita bisa menghemat biaya, waktu, dan menghindari kerugian yang tidak perlu, ” tegasnya.
Baca Juga: Kemenag Sumut: Seluruh Satuan Pendidikan Diminta Sukseskan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis
Diterangkannya, data ATR/BPN menunjukkan sekitar 30% wilayah Indonesia masih menghadapi persoalan tumpang tindih lahan.
Masalah ini kerap memicu sengketa pertanahan, menghambat investasi, dan memperlambat pembangunan infrastruktur. Selain itu, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau memiliki tantangan tersendiri dalam pemetaan wilayah.
Ia berharap, kerja sama antara pemerintah, ISI, dan para pelaku industri dapat menghasilkan peta-peta berkualitas tinggi yang mampu menjadi acuan dalam pembangunan berkelanjutan.
“ Dengan kompleksitas seperti ini, peta yang presisi menjadi kebutuhan mutlak, bukan pilihan. Mari kita pastikan pembangunan berjalan tanpa meninggalkan masalah di kemudian hari, ” tutupnya.
Baca Juga: Dulu Pernah Jaya, Lapangan Tengku Peukan Abdya Dipenuhi Rumput Liar, Lihat Apa yang Dilakukan Warga
Peran Aktif ISI
Ketua umum ISI Viviani Suhar mengatakan ISI berdiri pada 1971 dan kini beranggotakan lebih dari 5.000 surveyor profesional dari seluruh Indonesia.