Realitasonline.id - Tapanuli Selatan | Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) terus mempercepat pembangunan Hunian Sementara (Huntara) serta pendataan Bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi lebih dari 1.400 warga yang terdampak bencana. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi jumlah warga yang masih berada di pengungsian.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Tapsel H. Gus Irawan Pasaribu saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana yang digelar di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Senin (12/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dihadiri Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, Wakil Gubernur Sumut Surya, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan, Ketua DPRD Sumut Erni Ariyanti Sitorus, unsur Forkopimda, para bupati dan wali kota daerah terdampak bencana, serta OPD terkait.
Baca Juga: Upaya Bangun Sekolah Darurat untuk Menjaga Pendidikan Anak-Anak di Aceh Tamiang
Dalam forum itu, Gus Irawan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara atas perhatian yang diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di Tapsel.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan bagi warga dengan kategori rumah rusak sedang agar tetap memperoleh bantuan pemerintah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengungkapkan, Kabupaten Tapsel mengajukan pembangunan Huntara sebanyak 802 unit.
Selain Tapsel, dua daerah lain di Sumatera Utara yang mengajukan Huntara yakni Kabupaten Tapanuli Utara 40 unit dan Tapanuli Tengah 209 unit.
Baca Juga: Polres Malang Siagakan 650 Personel, Amankan Kunjungan Presiden Prabowo ke Pagak
Sementara itu, pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Sumatera Utara direncanakan sebanyak 5.951 unit dan saat ini telah terealisasi sekitar 20 persen.
Pembangunan ditargetkan rampung pada akhir Januari 2026 agar masyarakat tidak lagi tinggal di pengungsian saat memasuki bulan Ramadan.
