Realitasonline.id - Batu Bara | Diskusi SMSI Batu Bara bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara menjadi ruang strategis membahas isu-isu fundamental daerah. Mulai dari penguatan penegakan hukum, transparansi informasi publik, hingga kesiapan sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan jangka panjang.
Diskusi tersebut berlangsung dalam audiensi pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Batubara di aula rapat Kantor Kejari Batubara, Rabu (14/1/2026). Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen bersama antara institusi penegak hukum dan insan pers dalam memperkuat kontrol publik secara konstruktif.
Rombongan SMSI Batubara dipimpin Ketua Alpian MHI. Ia didampingi Ketua Harian Arie Gusti Kurniawan Sinaga, Wakil Ketua Muhammad Yusuf, Sekretaris Mazlan, serta Ketua Bidang Pendidikan Welas Hari.
Baca Juga: Sugiono Resmi Dilantik Sebagai Ketua PWI Sergai, Bupati Darma Wijaya Ingatkan Solidaritas
Mereka disambut langsung Kepala Kejaksaan Negeri Batubara Francisco Tarigan bersama Kasi Intel Oppon Beslin Siregar dan jajaran.
Sejak awal, diskusi SMSI Batu Bara mengarah pada pentingnya sinergi lintas sektor. Media dan aparat hukum dinilai memiliki peran saling melengkapi dalam menjaga kepercayaan publik, terutama di tengah meningkatnya tuntutan keterbukaan dan akuntabilitas.
Ketua SMSI Batubara, Alpian MHI, menegaskan bahwa media berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi. Lebih dari itu, media berperan sebagai mitra strategis dalam pengawasan kebijakan dan proses penegakan hukum.
“Diskusi ini bukan semata soal pemberitaan. Ini tentang bagaimana hukum, transparansi, dan kualitas SDM berjalan seiring demi kepentingan masyarakat Batubara,” ujar Alpian.
Baca Juga: Perkuat Konektivitas dan Pelayanan Publik, Pemkab Sergai Luncurkan Bus Perintis DAMRI
Menanggapi hal tersebut, Kajari Batubara Francisco Tarigan menyampaikan bahwa Kejaksaan Negeri Batubara terbuka terhadap komunikasi yang sehat dan profesional dengan insan pers. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dari penguatan institusi hukum.
“Informasi publik harus disampaikan secara benar dan bertanggung jawab. Dengan komunikasi yang baik, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan semakin kuat,” tegas Francisco.
Diskusi SMSI Batu Bara juga menyoroti isu strategis lain, yakni pengawasan penggunaan anggaran dan arah pembangunan daerah. Kedua pihak sepakat bahwa penguatan hukum harus berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas SDM agar potensi daerah dapat dikelola secara maksimal.
