Realitasonline.id - Sibolga | Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik bersama Wakil Wali Kota Pantas Maruba Lumban Tobing mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 secara virtual, Senin (19/1/2026).
Rakor tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Sibolga Drs. Herman Suwito, M.M., Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Denni Aprilsyah Lubis, S.T., M.Kom., Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Josua Hutapea, S.Sos., serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Sibolga.
Rakor dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti seluruh pemerintah daerah se-Indonesia.
Baca Juga: Wali Kota Sibolga Berikan Bantuan Kepada ASN Terdampak Bencana
Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) akhir 2025, tiket pesawat masih menjadi salah satu penyumbang inflasi sebesar 0,02 persen. Hal ini terjadi meskipun pemerintah telah memberikan subsidi.
Kenaikan harga tiket pesawat diketahui sudah terjadi sejak awal Desember 2025, bahkan sebelum periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Kondisi tersebut membuat kebijakan subsidi dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan harga.
Baca Juga: Apel HKN, Wali Kota Sibolga Harapkan ASN Mampu Beri Pelayanan Optimal
Menanggapi hal itu, perwakilan Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan koordinasi lanjutan dengan operator maskapai penerbangan serta Kementerian Keuangan terkait pemberian stimulus maupun subsidi tambahan.
Sebagai kesimpulan rapat, disampaikan bahwa kebijakan penyesuaian harga tiket pesawat selama periode Nataru 2025/2026 telah diterapkan oleh 14 Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal.
Baca Juga: Wali Kota Sibolga Bersama PERDAMI Sumut Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana
Pengawasan juga telah dilakukan oleh Inspektur Penerbangan Bidang Angkutan Udara dari kantor pusat dan seluruh kantor bandar udara.
Hasil pengawasan sementara menunjukkan, pada periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026, tarif angkutan udara mengalami penurunan rata-rata 15 hingga 19 persen dibandingkan tarif batas atas sebelum diskon diberlakukan.
Rakor ini juga dihadiri perwakilan BPS Kota Sibolga, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta unsur TNI. Kehadiran lintas sektor tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dalam pengendalian inflasi daerah. (Preddy Situmorang)
