Binjai - Realitasonline.id|Ketua P3H Sumatra Utara (Sumut) Muhammad Jaspen Pardede minta pihak Kejaksaan Negeri Binjai Bongkar kasus dugaan dana parkir tahun 2021/2022.
Saat dikonfirmasi kepada wartawan media ini pada Selasa 25 April 2023 mengatakan pihak Kejaksaan Negeri Kota Binjai harus bener-bener mengungkap kemana dana parkir tahun 2021-2022 tersebut.
Baca Juga: Jumat Curhat di Deliserdang Jadi Wadah Serap Aspirasi Dan Keluhan Warga
"Kalau memang adanya indikasi dugaan korupsi di Dinas Perhubungan tersebut agar pihak-pihak oknum dapat dijerat hukum agar tidak ada lagi memainkan hasil dana parkir tersebut," ujarnya.
Pihak Kejaksaan Binjai harus periksa mantan Kadis, mantan Sekretaris dan Kadis Perhubngan agar permasalahan ini dapat diketahui kemana dana parkir itu di tahun 2021-2022, jangan hanya panggil, tapi tidak clear juga persoalan dana parkir tersebut, ujar Jaspen Pardede.
Di tempat terpisah, Kabid Lalin saat dimintai komentarnya terkait pemberitaan di beberapa media dan pernyataan LSM mengatakan memang bener dirinya diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Binjai.
"Saya diperiksa pada waktu bulan puasa kemarin, saya dipanggil dua hari berturut turut," ucap Kabid Lalin.
Masi keterangan Kabid Lalin Perhubungan, dirinya ditanya tentang persoalan dana parkir makanya dirinya heran, karena dirinya menjabat di Dinas Perhubungan masih baru.
"Kok malah saya dipanggil Kejaksaan, mau tak mau saya jalani aja, namanya saya tak ada masalah tentang terkaitnya dana parkir itu," sebutnya.
Baca Juga: DPD Gerindra Aceh Restui Safaruddin Jadi Bakal Calon Bupati Abdya
Kalau mau menanyakkan permasalahan ini tanyakan saja langsung kepada mereka yang menjabat di tahun 2021 atau 2022, karena mereka yang tahu permasalahan ini, ucap Kabid Lalin.
"Saya siap kok apa yang terjadi, namanya kita tidak salah untuk apa kita takut yang kita takuti itu Allah SWT,' tegasnya. (ND)
