Langkat - Realitasonline.id | Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tergabung dalam DPC Asosiasi Badan Permusyawatan Desa Nasional (ABPEDNAS) se-Kabupaten Langkat, menggelar aksi unjuk rasa 'menggruduk' Kantor DPRD, Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Langkat, di Stabat, Selasa (1/8/2023).
Dalam aksi unjuk rasa itu, mereka meminta aparat penegak hukum Kejari dan Kepolisian mencari dalang "oknum seragam coklat" yang terkesan memaksakan 'titipan' kegiatan menggunakan Dana Desa, harus masuk di APBDesa melalui para Kepala Desa di Kabupaten Langkat.
"Kami meminta Kejari dan Polres langkat melakukan penyelidikan dugaan intervensi dari "oknum seragam coklat" yang diduga ingin menggerogoti penggunaan Dana Desa," kata Irwanto selaku ketua DPC ABPEDNAS Langkat.
Melalui selebaran pernyataan sikapnya, ABPEDNAS menyoroti tiga permasalahan, yaitu sehubungan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan di Kabupaten Langkat, ABPEDNAS beranggotakan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menilai terdapat indikasi Korupsi Dana Desa merugikan Negara.
Baca Juga: Menyedihkan ! Siswa PKL di Deli Serdang Dipekerjakan Angkat Kayu Balok
"Terkait indikasi ini, penyidik hukum terkesan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya tentang penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi di Kabupaten Langkat," ujarnya seraya menyebutkan Pengurus DPC APEBNAS Kabupaten Langkat sudah resah dengan perilaku mengintervensi tugas para BPD dalam tahap Ranperdes APBDesa.
Mereka menyebutkan, intervensi tersebut sangat mengganggu rasa kenyamanan dalam proses musyawarah desa, diantaranya proses RKP-Desa dan R.APBDesa. Dimana sejumlah titipan kegiatan sudah dipaksakan harus masuk dalam mata anggaran, baik di RKP-Desa dan R.APBDesa
Dalam pernyataan sikap mereka, minta pihak Tipikor Polres dan Kejari Langkat, memeriksa relisasi anggaran dengan relisasi bukti yang dikerjakan dalam proyek titipan didesa, yang diduga sangat mark-up anggaran.
Baca Juga: Saat Tinjau Langkat, Kapolda Sumut Amankan 20 Dapur Arang Diduga Ilehgal, Ini ungkapan Ilmuan
Meminta pihak Kepolisian dihadirkan dalam proses Musdes, maupun dalam Perubahan APBDesa di Desa. Minta DPRD Langkat lebih Fokus mengawasi penggunaan APBDesa yang Pro Rakyat, terutama Dana Desa yang bersumber dari APBN. Minta pihak hukum (Kejari/Kepolisian) mencari dalang yang memaksakan titipan kegiatan harus masuk di APBDesa melalui para Kepala Desa.
Aksi di Kejari, massa diterima Kasi Barang Bukti dan Jaksa Fungsional Kejari Langkat mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti keluhan pendemo dan segera lengkapi data pendukung dari berupa bukti-bukti pendukung sesuai yang dilaporkan, termasuk siapa yang oknum berbaju coklat yang disebut-sebut para aksi pendemo.
Baca Juga: Cuaca Kota Medan Lagi Panas Banget! Panas-Panas Begini Enaknya Minum ini Nih, Cara Bikinnya Gampang
Sementara aksi di Mapolres Langkat, pengunjukrasa hanya memberi surat pernyataan daikap dengan beberapa tuntutan, karena sejumlah pihak Tipikor Polres Langkat sedang rapat di Kejatisu. Pihak Polres akan menampung aspirasi perwakilan pendemo esok harinya.
Berdasarkan informasi, massa unjukrasa sebelumnya lakukan demo di DPRD Langkat diterima Wakil Ketua DPRD Langkat Donny Setha, yang juga koordinator Komisi A DPRD Langkat berjanji, berjanji menindak lanjuti keluhan pendemo dan akan menggelar RDP dengan mengundang intansi terkait, termasuk pihak penyidik.(MA)
