Paluta - Realitasonline.id | Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa BPL MS (Bersatu Peduli Lingkungan dan Marga Satwa) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan aksi demo di kantor DPRD, Kamis (08/06/2023) minta lembaga lesgistasif meromendasikan pencabutan hak kelola BNWS(Barumun Nagari Wildlife Sanctuary).
Aksi demo dipimpin Amrul Syafii Harahap sebagai Koordinator lapangan dan Rasyidin Hasibuan sebagai Koordinator aksi, menyikapi kematian Gajah Sumatera di lembaga koservasi BNWS di Desa Batu Nanggar, Kecamatan Batang Onang.
Dalam orasinya, massa menyebutkan sesuai penyampaian dari petugas BNWS Henry Sukaya dilansir dari media menyebutkan, sejak BNWS beroperasi mulai Mei 2015, semua pakan dan urusan operasional lain dibiayai secara mandiri dan hampir tanpa bantuan pemerintah yang bersumber dari retribusi, hasil kebun sawit dan hotel milik pendiri dan pengelola.
“Dari pernyataan tersebut, kita menilai peran pemerintah minim terhadap suaka margasatwa yang dilindungi dan lembaga konservasi,” katanya.
Baca Juga: Anggota DPRD Sumut Kunker ke UPT Samsat Madina
Karena itu, massa menyampaikan sejumlah tuntutan diantaranya, minta DPRD Paluta memanggil pengelola BNWS terkait empat Gajah Jinak mati, dalam kurun waktu 5 Bulan, guna mempertanyakan prosedur pemeliharaan Gajah Jinak di BNWS.
Minta DPRD Paluta merekomendasi pencabutan hak kelola BNWS kepada BKSDA dan KLHK Sumatera Utara, karena dinilai pihak BNWS tidak mampu memelihara Gajah Jinak di BNWS sendiri. Hal ini didasari dengan pengakuan Henry Sukaya selaku Pengelola dan Pendiri BNWS menyatakan ‘akibat dari penurunan pengunjung sejak Covid-19, semenjak itu biaya Operasional perawatan gajah ditanggung secara pribadi’,
Minta pihak BKSDA dan KLHK Sumatera Utara bertanggung jawab terkait kematian 4 Gajah Jinak di Sumatera Utara, seharusnya pihak BKSDA dan KLHK Sumut turut hadir, dalam membantu kelangsungan lembaga-lembaga Konservasi Lingkungan, terkhususnya Lembaga Konservasi BNWS tengah dilanda krisis pembiayaan.
Baca Juga: River View Kisaran Dilaporkan WTR Ke BWS II Sumatera, Pelanggaran Ini !
Minta Kadis Pariwisata Paluta memanggil pihak BNWS, terkait tiket kunjungan masuk ke BNWS terlalu tinggi, sehingga tidak mampu di jangkau pengunjung lokal, karena tiket masuk begitu besar menjadi salah satu alasan penurunan jumlah wisatawan yang berkunjung ke BNWS.
Minta Lembaga Konservasi Lingkungan BNWS berterus terang, terkait ketidakmampuan memelihara Gajah Jinak dan segera menyerahkan Hak Izin Kelola kepada BKSDA dan KLHK Sumatera Utara.
Setelah setengah jam melakukan orasi, massa dijumpai anggota DPRD Paluta dari Partai Amanat Nasional (PAN) Muhammad Amin Siregar, didampingi Siramuddin Harahap dari Partai Golkar mengatakan, pihaknya menyambut baik aspirasi disampaikan mahasiswa dan akan segera menindak lanjutinya.
Baca Juga: Bupati Labuhanbatu Sambut Kajatisu Resmikan Gedung Baang Bukti dan PTSP Kejari
“Kita akan segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP), karena kita juga menilai sepertinya tidak ada kontribusi perusahaan ini terhadap daerah Paluta,” katanya seraya minta mahasiswa melengkapi bukti - bukti yang kuat, agar dalam pelaksanaan RDP nantinya tidak ada ketimpangan keterangan dengan pihak perusahaan.
