Simalungun - Realitasonline.id | High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Simalungun berlangsung di ruang rapat Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Pematang Siantar, Selasa (22/8/2023).
Bupati Radiapoh Hasiholan Sinaga diwakili Sekda Esron Sinaga menjelaskan beberapa program kerja untuk mengatasi inflasi di Kabupaten Simalungun, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat.
Pengendalian inflasi melalui 4K (Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif). Dengan upaya konkrit, yaitu melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia.
Baca Juga: Minuman yang Cocok Menghangatkan Badan Saat Musim Hujan di Kota Medan
"Pengendalian inflasi di daerah mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah pusat. Melalui rapat koordinasi TPID Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) secara virtual yang dilaksanakan setiap Senin langsung oleh Mendagri," katanya.
Bahkan dalam waktu dekat Pemkab Simalungun akan melaksanakan launching pembangunan pasar induk, untuk mendukung pengendalian inflasi di Kabupaten Simalungun.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Pematang Siantar Muqorobin menyampaikan jika dampak elnino di Simalungun perlu di mitigasi. Pada periode elnino kuat di tahun 2015, produksi padi di Sumatera Utara tercatat menurun, disisi lain periode elnino lemah pada tahun 2019, produksi padi di sumatera Utara tercatat terkontraksi sebesar -8,30%.
Baca Juga: Rp 150 Juta CSR TPL Diserahkan ke Pemkab Taput Untuk Beasiswa Mahasiswa Berprestasi
Muqorrobin menyampaikan, penanganan elnino kuat di tahun 2015 menjadi contoh positif, dimana elnino di tangani lebih intensif dibandingkan tahun 2019.
Sementara itu, Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Simalungun dalam kesempatan tersebut menjelaskan tentang peran Polres Simalungun dalam pengendalian inflasi di kabupaten Simalungun.
"Faktor ekonomi salah satu faktor yang berpengaruh dalam menentukan Kamtibmas yang aman dan kondusif atau bahkan terganggu,"kata Ronald.
Pihaknya (Polres) juga tetap mengikuti rakor (rapat koordinasi) dan bergabung dalam TPID, membentuk Satgas pangan dengan melibatkan stakeholder terkait untuk memastikan ketersediaan pasokan dan pengendalian harga.
