Realitasonline.id - Toba | Tak satu rupiahpun dari Dana Desa dan Dana Kelurahan yang tidak memberi manfaat kepada masyarakat," kalimat itu disampaikan oleh Bupati Toba Effendi Sintong P. Napitupulu dalam sambutannya saat Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan oleh BPK RI di Labersa Hotel, Balige, pada Senin (27/10/2025).
Atas nama Pemerintah Kabupaten Toba, Effendi Sintong P. Napitupulu menyampaikan terimakasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan kegiatan tersebut untuk menambah wawasan dan pemahaman kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Toba terkait dengan pengelolaan dana desa dan dana kelurahan.
Beliau menambahkan bahwa pada tahun 2025 Kabupaten Toba menerima dana desa sebesar Rp 173.257.260.000 dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 86.356.327.840, dana kelurahan Rp 2,600 milyar tersebar untuk 231 Desa dan 13 Kelurahan di 16 Kecamatan se-Kabupaten Toba. "Dana yang besar ini merupakan amanah rakyat yang harus dikelola secara hati-hati, terbuka, dan tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat desa," kata Bupati.
Baca Juga: Terkait Temuan Inspektorat, YARA Desak Aparat Penegak Hukum Usut Aliran Dana Desa Pante Perak Abdya
Bupati menyebutkan, Pemkab Toba berkomitmen penuh untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. “Toba Mantap 2029 dengan tujuan Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya.” Dalam kerangka visi tersebut, pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa serta Dana Kelurahan menjadi bagian penting dalam mempercepat kemajuan Kabupaten Toba.
Bupati menegaskan bahwa Dana Desa dan Dana Kelurahan harus mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat, memperkuat pembangunan berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa.
"Namun, sebesar apapun dana yang disalurkan, semuanya akan sia-sia jika tidak dikelola dengan prinsip good governance yaitu perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan yang transparan, serta pelaporan yang akuntabel," kata Bupati dihadapan seluruh peserta yang terdiri dari kepala desa, lurah dan camat se-Kabupaten Toba.
Karena itu, kegiatan sosialisasi ini saya pandang sangat penting untuk menambah wawasan, memperkuat integritas, dan memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dan dana kelurahan harus benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Dia berharap seluruh kepala desa, lurah, dan camat yang hadir dapat menjadi motor penggerak perubahan di wilayahnya masing-masing. Dapat menggunakan dana desa dan dana kelurahan dengan perencanaan yang matang, mengutamakan kebutuhan masyarakat, menghindari penyimpangan sekecil apa pun, dan bangun komunikasi terbuka dengan warga.
"Dengan dukungan pembinaan dan pengawasan dari BPK RI dan pengawasan dari Komisi XI DPR RI, saya yakin tata kelola dana desa di Kabupaten Toba akan semakin kuat, bersih, dan berintegritas," harap Bupati mengakhiri sambutannya.
Dalam sosialisasi itu, Anggota Komisi XI DPR RI Martin Manurung yang turut hadir sebagai keynote speaker menyampaikan agar para Kepala Desa dan Lurah benar-benar memanfaatkan moment tersebut untuk bertanya, agar ke depan tidak ada keragu-raguan dalam menjalankan tugas.
Paula Henry Simatupang, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara yang hadir sebagai narasumber dalam sosialisasi itu menyampaikan berbagai aturan dan tugas pokok BPK sebagai pemeriksa keuangan, termasuk jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK yang terdiri dari pemeriksaan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. (MS)