Dalam surat edaran yang akan diterbitkan terkait petunjuk teknis, lebih jauh Jenri mengatakan staff yang masuk WFH harus terlibat aktif bila ada kegiatan Pemkab disekitar tinggalnya.
" Seperti bila ada gotong royong dari Pemkab, kegiatan sosial dari Pemerintah wajib terlibat bila disekitar tempat tinggalnya kegiatan dilaksanakan," tambanya.
Untuk model monitor ASN yang WFH, Jenri mengungkapkan platform digital seperti daerah perkotaan belum terintegrasi, jadi bentuknya masih pantauan GPS dan perintah WhatsApp.
" Tidak perlu presensi ke unit kerjanya, namun setiap atasannya wajib memonitor kinerja bawahannya yang melakukan WFH," pintanya.
Jenri berharap dengan transformasi budaya kerja tidak mengurangi produktifitas ASN dalam pelayanan kepada masyarakat.
" Kita harap Jumat depan , pelaksanaan WFH berjalan dengan baik dan lancar," pungkasnya. (AS)