Ketua Umum PWI Pusat itu juga menegaskan PWI harus kembali ke khitahnya.
Hendry Ch Bangun juga menyebutkan Kongres PWI tahun 1946 tanggal 9 Pebruari di Solo dengan 200 peserta dan 150 di antaranya adalah wartawan pejuang, dihadiri Tan Malaka.
"Bagi kita sebut Ketua Umum Tan Malaka itu hanya sebuah nama, tapi ketika itu dia dengan gayanya memberikan semangat".
Pada Kongres pertama itu juga ada Bung Tomo, Amir Syarifuddin.
Baca Juga: Polres Padangsidimpuan Libatkan 58 Personil Latihan Dalmas, Ini Tujuannya
"Jadi Kongres itu suasananya bukan lagi Kongres Wartawan, tapi pernyataan sebuah ideologi kebangsaan. Oleh karena itu keputusan nomor satu Kongres itu adalah wartawan Indonesia ikut menjaga kedaulatan negara," ujarnya.
Sebutnya lagi ketika itu tidak membicarakan jurnalistik, jurnalisme, mahalnya kertas waktu itu untuk cetak koran. Tapi yang bicarakan wartawan harus ikut menjaga kedaulatan negara.
"Inilah, kami kemarin dalam rapat setelah Kongres Bandung. Saya menyatakan PWI harus kembali pada khitahnya,"sebut Hendry Ch Bangun.
Baca Juga: Road Show Bus KPK, Pj Gubernur Sumut dan Bobby Nasution Tabuh Gordang Sembilan
Pada bagian lain Hendry Ch Bangun berujar, kalau sekarang PWI hanya mengurus kode etik, urusan internal saja, maka sudah melanggar seperti apa yang telah digariskan pendahulu.
"PWI harus terlibat dalam semua persoalan bangsa. Sekarang akan berlangsung Pilpres dan Pileg. PWI harus memikirkan keutuhan bangsa, baru hal hal lain,"tegasnya di hadapan puluhan wartawan anggota PWI.
Ia juga mengatakan satu satunya organisasi wartawan yang huruf (i) nya Indonesia adalah PWI.
Baca Juga: Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud di Binjai Rapatkan Barisan
"Di dalam PDRT yang menyatakan ideologinya UUD 45 dan Pancasila hanya PWI. Yang lain adalah humanisme universal. Barang apa itu,"tegasnya.
Selain arahan dan bimbingan dari Ketua Umum PWI Pusat, acara itu juga diisi dengan ceramah agama tentang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
Di hadapan tamu yang menghadiri acara itu, di antaranya Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sumut M Syahrir, sejumlah tokoh Aceh, pejabat, para ketua PWI kabupaten/ kota se Aceh, Ustaz Masrul Aidi mengatakan di Aceh banyak pelanggaran- pelanggaran. Seperti tidak patuh dengan aturan berlalulintas dan keberadaan pengemis yang sudah mengganggu arus lalulintas.
