Haekal menilai, jika pimpinan DPRA tidak segera memberikan penjelasan terbuka, maka wajar apabila publik mempertanyakan transparansi dan keberpihakan dalam proses penganggaran tersebut.
“Pimpinan legislatif seharusnya menjadi penjaga keseimbangan dan keberpihakan pada masyarakat, bukan justru mengambil kebijakan yang melemahkan daya beli dan memperlambat perputaran ekonomi di daerah, terlebih di tengah pemulihan bencana saat ini,” pungkasnya.*
